Gianyar, Warta Global. Id
Kamis, 05 Juni 2025, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Gianyar, telah dilaksanakan Entry Meeting Pengaman Proyek Strategis (PPS) 5 (lima) Proyek Strategis Daerah Kabupaten Gianyar
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar (Kajari), Agus Wirawan Eko Saputro, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen(Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Gianyar, I Nyoman Triarta Kurniawan, S.H.,M.H., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(Kadis PUPR) Ir Dewa Gede Putra Hartawan K, S.T., Kepala Bidang Cipta Karya (Kabid Cipta Karya) Ir. Ida Ayu Sri Onie Ledysianty, S.T., M.Ars, Kepala Bidang Sumber Daya (Kabid SDA) Air Dr. Ir. Ar. I Made Dwipa Arta, ST, MT.,IPU.,ASEAN Eng, para pihak penyedia dan konsultan pengawas
Kegiatan diawali sambutan oleh kasi intel kejari gianyar yang menyampaikan tujuan utama PPS sesuai dengan Petunjuk Teknis nomor : B-1450/D/DS/09/2023 "Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis" diantaranya adalah melakukan deteksi dini terhadap segala potensi Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang dapat mempengaruhi kelancaran proyek strategis nasional / daerah, lebih lanjut kasi intel juga menekankan kelancaran suatu proyek tidak hanya terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh jajaran kejaksaan negeri gianyar yang tergabung dalam tim PPS, "Konsultan pengawas memiliki peran vital dalam lancar tidaknya suatu proyek strategis, dikarenakan konsultan pengawas sebagai pihak yang mengawasi kinerja penyedia yang sudah memperoleh kontrak pekerjaan" , kasi intel juga kembali mengingatkan agar tidak terjadi permasalahan klasik yang umumnya terjadi dialami oleh pihak penyedia, "berdasarkan pengalaman kami dalam melakukan pengawasan proyek strategis permasalahan kurangnya tenaga kerja merupakan momok utama keterlambatan suatu proyek" ujarnya
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kadis PUPR, dimana 5 (lima) Proyek strategis daerah yang dimohonkan untuk mendapatkan pengawalan oleh tim pps kejari gianyar merupakan beberapa diantara proyek strategis daerah yang termuat dalam surat keputusan bupati gianyar 1564/A-05/HK/2024 yaitu :
1. Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan lrigasi Samplangan dengan nilai kontrak Rp. 910.000.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah)
2. Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Buahan dengan nilai kontrak Rp. 2.282.000.000,00 ( Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah)
3. Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Majangan dengan nilai kontrak Rp. 3.955.185.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
4. Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gianyar dengan nilai kontrak Rp. 34.210.470.000,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
5. Paket Pekerjaan Persiapan Lahan Puspem Kabupaten Gianyar dengan nilai kontrak Rp. 94.766.902.000,00 (Sembilan Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah)
Kadis PUPR Kabupaten Gianyar berharap dengan adanya pengamanan tersebut akan memperlancar pekerjaan agar selesai tepat pada waktunya dan terhindar dari segala hambatan
Kajari Gianyar menyambut baik kepercayaaan yang diberikan oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Gianyar atas permohonan pengawalan proyek strategjs daerah Kabupaten Gianyar tersebut, "Kejaksaan hadir dalam pengamanan proyek strategis daerah bukan sebagai pihak yang perlu ditakuti, melainkan sebagai pembimbing dan sarana komunikasi para pihak agar pekerjaan tersebut dapat tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya dan tepat sasaran" ungkap Kajari Gianyar, selain itu Kajari Gianyar kembali mengingatkan kepada para kontraktor yang terpilih sebagai pelaksana pekerjaan agar menjaga amanah yang diberikan oleh negara untuk menjunjung integritas dalam melaksanakan pekerjaan proyek strategis daerah tersebut "hasil dari pekerjaan ini akan dinikmati oleh masyarakat umum, oleh karena itu saya ingatkan kepada para kontraktor pelaksana agar bekerja sesuai kontrak yang sudah disetujui"
Kegiatan entry meeting tersebut kemudian diakhiri dengan penandatangan pakta integritas oleh para Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia, dan Konsultan pengawas untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan tugas dengan jujur, sesuai peraturan perundang-undangan, dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
No comments:
Post a Comment