Lahan Sengketa di Cipondoh Diduga Jadi Parkir Truk BBM Ilegal, Awak Media Dihalangi Ormas

Tangerang, wartaglobal.id – Sebidang lahan di Jalan Raya Cipondoh, Gang Kemulyaan, Kota Tangerang, diduga dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal. Beberapa truk tangki BBM terlihat terparkir di lokasi tersebut pada malam hari tanpa kejelasan legalitas izin usaha maupun kepemilikan lahan.

Salah satu sopir kendaraan mengungkap bahwa BBM dalam tangki tersebut dikirim ke wilayah Bandung, namun tidak menunjukkan dokumen resmi atau surat jalan dari pihak berwenang. Aktivitas ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik distribusi BBM ilegal yang melanggar aturan dan berisiko tinggi bagi lingkungan sekitar.

Dari penelusuran media, kendaraan tersebut disebut-sebut milik seseorang bernama Yongky, yang diketahui berdomisili di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Saat dihubungi oleh wartawan melalui saluran WhatsApp untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi, Yongky justru menjawab singkat dan menolak memberi keterangan.

> “Saya tidak ada keperluan sama kamu (wartawan),” jawabnya, ketika dimintai penjelasan soal dugaan kepemilikan dan distribusi BBM.

Sikap tertutup juga terjadi di lapangan. Awak media yang mencoba melakukan peliputan sempat mendapat intimidasi dari seseorang yang diduga penjaga pintu masuk lokasi. Penjaga tersebut, yang mengaku dari salah satu organisasi masyarakat (ormas), menunjukkan sikap yang tidak memahami tugas jurnalistik.

Alih-alih bersikap kooperatif, penjaga tersebut justru melontarkan kalimat bernada provokatif. Ia menyatakan, “Kalau kalian mau ke sini, bawa saja orang banyak. Saya siap.”

Padahal, awak media datang secara baik-baik hanya untuk mengonfirmasi fakta dan menggali informasi di lapangan. “Kami hanya ingin mengetahui apakah benar BBM itu milik Pak Yongky atau bukan. Tapi justru malah direspons dengan tantangan,” ujar salah satu wartawan yang berada di lokasi.

Situasi ini menambah kekhawatiran warga sekitar, mengingat lokasi penyimpanan BBM tidak sesuai standar keselamatan, berada di lahan sengketa, dan dijaga oleh pihak-pihak yang cenderung represif terhadap wartawan.

Pihak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan untuk menelusuri aktivitas di lahan tersebut, sekaligus menjamin keselamatan lingkungan dan kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.