Lokasi Samping Pengadilan Agama Jakarta Pusat Diduga Toko Obat Ilegal Kian Marak Merajalela Dan Meresahkan

Jakarta,Wartaglobal.id

Peredaran toko obat kian marak beredar luas di jakarta,Bekasi,Depok dan Cikarang,kerawang dan tangerang diduga ada oknum bekingan kuat dari boss mafia obat dengan tidak ada tindakan tegas berbagai pihak dilakukan dari laporan keresahan masyarakat umum.

Sorotan pada tanggal 27/6/2025 liputan berita" obat ilegal berkedok jualan pulsa" liputan media televisi pun telah tayang kan dichaneI Inews tv bersama kepala BPOM RI : Bapak Taruna ikrar terhadap obat ilegal berkedok berbagai cara dalam operasional dilingkungan masyarakat.

Tidak ada pemberantasan dan tidak ada tindakan penertiban  toko obat ilegal yang kian marak beredar diwilayah jakarta yaitu 5 wilayah DKI jalarta ,serta tidak ada pengawasan dari pihak Kemenkes,presiden dan pimpinan organisasi pers dan pimpinan polri hanyalah pembiaran cukup tidak nyaman dan cukup kecewa berat kinerja Kemenkes,BPOM dan presiden.

Tidak ada dukungan presiden sebagai pemerintah pusat terhadap laporan keresahan publik yang kian beredar luas dan mewabah dinilai mengganggu.

Kinerja pimpinan dari instansi ASN BPOM dan Instansi Kemenkes,Depkes dan kemendag pun malas,tidak ada tindakan penertiban dengan tuntas serta pemberantasan dari laporan masyarakat yang meresahkan dilingkungan adanya peredaran toko obat ilegal kian marak merajalela serta rawan kriminal kejahatan akibat pengaruh obat ilegal yang beredar.

Klaim,bahwa ada nya oknum penjaga toko ilegal pun tidak ada identitas yang lengkap serta berasal dari kalangan pengangguran dari luar daerah.ujar ucap warga jakarta inisial G Yang dihimpun oleh awak media online.

Peredaran toko obat ilegal cukup berdampak meresahkan dan tidak nyaman keberadaan adanya pelanggaran hukum dari jejak aktifitas peredaran obat ilegal yang diperdagangkn

Marak merajalela toko obat ilegal dalam penjual obat ilegal dilingkungan masyarakat umum,diduga ada oknum oknum yang terlibat dan kerjasama terhadap pihak ASN dari BPOM,Kemenkes,Depkes,diskes sehingga lemahnya penertiban peredaran obat ilegal dilingkungan masyarakat dinilai tidak nyaman keberadaannya di wilayah Jabodetabek.

Tidak ada bukti nyata penertiban peredaran toko obat ilegal dari pihak kepala BPOM RI,KEMENKES RI,DEPKES,DISKES serta tidak ada perhatian dari pihak presiden ke 8 yaitu Bapak Prabowo Subianto,S.H terhadap laporan keresahan rakyat Bangsa Indonesia di timpa marak merajalela peredaran obat ilegal dari oknum mafia boss obat ilegal tersebut.

(Reporter H.Ranto)