Jakarta 30/9/2025, Warta Global. Id
Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegasnya dengan menolak Tim Akselerasi Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Prabowo menyatakan bahwa tim tersebut tidak memiliki legitimasi resmi karena hanya diisi oleh perwira tinggi Polri tanpa keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, maupun tokoh independen.
Polemik Kewenangan
- Presiden Prabowo memastikan hanya ada satu tim resmi yang diakui pemerintah, yaitu Komite Reformasi Polri bentukan Presiden.
- Komite tersebut akan beranggotakan unsur masyarakat sipil, pakar hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat untuk memastikan reformasi Polri berjalan transparan, kredibel, dan akuntabel.
Reaksi Kapolri
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyatakan tim internal Polri tetap bekerja melakukan identifikasi masalah dan siap disinergikan dengan komite resmi bentukan Presiden.
- Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara hanya mengakui tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden.
Konsekuensi
- Konflik kewenangan antara Presiden dan Kapolri dapat menimbulkan resiko hukuman disiplin bagi Kapolri.
- Pengamat politik menuding bahwa langkah Kapolri mungkin merupakan perintah dari Jokowi untuk menelikung Presiden Prabowo.
Dalam situasi ini, Kapolri dihadapkan pada pilihan sulit untuk mematuhi perintah Presiden atau menghadapi konsekuensi dari tindakanKonsekuen
