Prof. Dr. M. Aslam Fadli: Peradilan Harus Berpihak pada Keadilan Ekologis, Bukan Hanya Menghitung Kesalahan Pelaku

JAKARTA – WartaGlobal.Id

Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia menghadapi persoalan mendasar: apakah keadilan benar-benar telah ditegakkan ketika pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan dijatuhi hukuman, sementara hutan yang rusak, sungai yang tercemar, tanah yang terkontaminasi, dan masyarakat yang kehilangan hak atas lingkungan sehat tetap menanggung akibatnya?

Pertanyaan kritis tersebut menjadi sorotan dalam pemikiran hukum yang disampaikan Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si., melalui gagasannya bertajuk Putusan Pengadilan sebagai Instrumen Keadilan Ekologis: Membangun Paradigma Peradilan yang Berorientasi pada Pemulihan Lingkungan Hidup.

Gagasan ini menyentil wajah penegakan hukum lingkungan yang tidak boleh terjebak pada formalitas penghukuman. Sebab, menjatuhkan pidana kepada pelaku tidak otomatis menghidupkan kembali ekosistem yang telah dihancurkan.

HUKUM JANGAN HANYA TAJAM MENGHUKUM, TETAPI TUMPUL MEMULIHKAN

Dalam perspektif Prof. Aslam Fadli, keberhasilan peradilan lingkungan tidak cukup diukur dari berapa berat hukuman yang dijatuhkan atau berapa banyak pihak yang dinyatakan bersalah.

Ukuran sesungguhnya adalah apakah pencemaran berhasil dihentikan, kerusakan dapat dipulihkan, masyarakat terdampak memperoleh perlindungan, dan ekosistem kembali menjalankan fungsinya.

Di sinilah persoalan seriusnya. Jangan sampai perkara lingkungan selesai di ruang sidang, tetapi penderitaan masyarakat terus berlangsung di lapangan.

Jangan sampai putusan telah berkekuatan hukum tetap, tetapi sungai tetap tercemar, kawasan hutan tetap rusak, dan sumber kehidupan masyarakat tidak pernah kembali seperti semula.

NEGARA MEMILIKI KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sementara Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Artinya, kepentingan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan hak konstitusional masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan landasan kuat.

Pasal 54 mengatur kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pasal 87 mengatur ganti rugi dan tindakan tertentu, sedangkan Pasal 88 mengatur tanggung jawab mutlak dalam kegiatan yang memenuhi persyaratan hukum.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab pelaku tidak berhenti pada konsekuensi hukuman. Ada kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan kerusakan yang ditimbulkan.

HAKIM DITUNTUT BERANI, TETAPI TIDAK BOLEH MELAMPAUI HUKUM

Prof. Aslam Fadli juga menyoroti pentingnya pendekatan judicial activism atau penemuan hukum progresif.

Hakim tidak cukup hanya membaca pasal secara tekstual tanpa memahami dampak ekologis dari perkara yang diperiksa.

Karakteristik perkara lingkungan membutuhkan pemahaman terhadap bukti ilmiah, hubungan sebab-akibat, tingkat kerusakan, dampak sosial, hingga ancaman terhadap generasi mendatang.

Namun, keberanian hakim harus tetap berada dalam koridor hukum positif, asas legalitas, hukum acara, independensi peradilan, dan kewenangan mengadili.

PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pendekatan tersebut.

JANGAN BIARKAN PUTUSAN HANYA MENJADI MACAN KERTAS

Persoalan berikutnya adalah pelaksanaan putusan.

Pemulihan lingkungan membutuhkan anggaran, teknologi, tenaga ahli, tahapan kerja, dan pengawasan yang terukur.

Karena itu, amar putusan harus dirumuskan secara jelas: lokasi yang harus dipulihkan, bentuk kerusakan, metode pemulihan, pihak yang bertanggung jawab, biaya, jangka waktu, serta standar keberhasilan.

Tanpa kejelasan tersebut, putusan progresif berisiko hanya menjadi dokumen hukum yang tidak menyelesaikan persoalan ekologis.

KEADILAN EKOLOGIS ADALAH UTANG NEGARA KEPADA GENERASI MENDATANG

Gagasan Prof. Aslam Fadli membawa pesan penting bagi seluruh pemangku kepentingan penegakan hukum: lingkungan hidup bukan komoditas yang bebas dieksploitasi tanpa pertanggungjawaban.

Generasi sekarang tidak berhak menghabiskan sumber daya alam dengan meninggalkan kerusakan permanen bagi generasi berikutnya.

Peradilan harus menjadi benteng perlindungan hak masyarakat sekaligus penjaga keberlanjutan ekosistem.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar siapa yang dihukum, melainkan siapa yang bertanggung jawab memulihkan kerusakan dan bagaimana negara memastikan kewajiban itu benar-benar dilaksanakan.

Sebab, keadilan lingkungan bukan kemenangan ketika pelaku masuk penjara semata. Keadilan baru memiliki makna ketika kerusakan dihentikan, lingkungan dipulihkan, masyarakat dilindungi, dan masa depan generasi berikutnya tidak dikorbankan.

Karya Jurnalis.