Pengambilan Tanah Paksa Hukum-Nya HARAM : Terkait Pengambilan Tanah.

Konflik Pulau Rempang, Sebaiknya Aparat Ditarik dan Utamakan Pendekatan Dialogis

Batam, WARTAGLOBAL.id - Langkah tegas pemerintah terkait pengambilan tanah di daerah Rempang, Batam, untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) ekosistem telah menimbulkan kontroversi dan perlawanan. Tindakan ini telah mendapatkan pengecaman dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menuntut agar pemerintah mengutamakan musyawarah dalam mengelola sumber daya tanah.

Berikut beberapa fakta terkait kontroversi ini:

Kritik dari PBNU: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, secara tegas mengkritik tindakan pemerintah terkait pengambilan tanah di Rempang, Batam. Ketua PBNU, Ulil ABS, mengecam pendekatan sewenang-wenang dalam mengambil tanah rakyat untuk mendukung proyek strategis nasional.

Pentingnya Musyawarah: Ulil ABS juga meminta pemerintah untuk mengutamakan musyawarah dalam pengambilan tanah. Ia menekankan bahwa tindakan sewenang-wenang dapat menciptakan ketidakadilan dan harus dihindari.

Diskusi di Muktamar NU: Sebelumnya, pembahasan pengambilan tanah rakyat telah dibicarakan dalam Komisi Batsul Masail Atinia Al Waqiyah pada Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung. Ini menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian utama dalam organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Haram jika Dilakukan Sewenang-wenang: Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama (PDNU) mengungkapkan pandangan bahwa pengambilan tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses redistribusi lahan oleh pemerintah atau pengelolaan lahan, dianggap haram jika dilakukan dengan sewenang-wenang oleh pemerintah.

Jangan paksa masyarakat Batam menerima proyek strategis nasional • Amnesty International Indonesia.

Kontroversi terkait pengambilan tanah ini menunjukkan pentingnya dialog dan musyawarah dalam mengelola sumber daya tanah yang menjadi hak masyarakat. Sementara pemerintah berupaya untuk mendorong pembangunan, perhatian terhadap hak-hak dan keadilan bagi masyarakat juga harus tetap dijaga.

Fais/:*