Deir Hafer/Suriah, WartaGlobal.id - Militer Suriah secara resmi mengambil alih Kota Deir Hafer, wilayah strategis di timur Aleppo, pada 17 Januari 2026. Penguasaan ini terjadi hanya sehari setelah Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi menyatakan komitmen mundur ke timur Sungai Eufrat berdasarkan kesepakatan mediasi. Namun, langkah cepat Damaskus memicu tudingan pelanggaran kesepakatan dan membuka babak baru ketegangan politik-militer di Suriah utara.
Sebelumnya, bentrokan bersenjata pecah di Aleppo dan sekitarnya. Militer Suriah berhasil menekan SDF keluar dari pusat kota Aleppo, disusul evakuasi 419 pejuang Kurdi dari distrik Sheikh Maqsud. Tekanan militer itu disebut menjadi faktor utama lahirnya kesepakatan penarikan pasukan SDF guna mencegah eskalasi lebih luas.
Pada 16 Januari 2026, Panglima SDF Mazloum Abdi secara terbuka menyatakan kesediaan menarik pasukan ke timur Eufrat. Di saat yang sama, Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengeluarkan dekrit politik penting: pengakuan bahasa Kurdi sebagai bahasa nasional, pemberian kewarganegaraan penuh bagi warga Kurdi, serta penetapan Newroz sebagai hari libur nasional. Langkah ini dipandang sebagai upaya meredam konflik etnis dan menarik kembali wilayah Kurdi ke pangkuan negara.
Namun SDF menuding militer Suriah memasuki Deir Hafer sebelum proses penarikan pasukan mereka rampung. Tuduhan tersebut mendorong SDF meminta intervensi negara-negara sponsor kesepakatan agar Damaskus menghormati tahapan yang telah disepakati. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan pengerahan pasukan dilakukan semata untuk stabilisasi dan pengamanan pasca-mundurnya SDF.
Penguasaan Deir Hafer menegaskan ambisi pemerintah Suriah pasca-kejatuhan Bashar al-Assad pada akhir 2024 untuk memperkuat kembali kontrol negara di wilayah utara yang kaya sumber daya, khususnya minyak dan jalur logistik. Dekrit pengakuan hak budaya Kurdi disebut sebagai yang pertama sejak Suriah merdeka pada 1946, sekaligus strategi politik untuk mengakhiri fragmentasi kekuasaan di kawasan tersebut.
Meski demikian, perbedaan tafsir atas kesepakatan penarikan pasukan menunjukkan bahwa rekonsiliasi masih rapuh. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, risiko bentrokan ulang tetap membayangi wilayah utara Suriah.
“Jika semua pihak tidak mematuhi kesepakatan secara disiplin, stabilitas yang diharapkan hanya akan menjadi jeda singkat sebelum konflik kembali meletus,” ujar seorang sumber politik Suriah yang terlibat dalam proses mediasi. (canga)
.jpeg "Perkuat Kapasitas Peternak, JATAM Metro Latih Manajemen Bisnis Unggas Skala Rumah Tangga")
