Mantan Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, melontarkan pernyataan keras terkait darurat korupsi di Indonesia. Beliau menegaskan bahwa jika pemerintah gagal memberantas korupsi, rakyat berhak menghentikan pembayaran pajak sebagai bentuk perlawanan politik yang sah.Mahfud juga menuntut pemberlakuan hukuman mati tanpa kompromi bagi para koruptor demi menyelamatkan masa depan bangsa.Pajak sebagai Alat Perlawanan PolitikMahfud MD menilai korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, pembiaran terhadap penyelewengan uang rakyat mencederai kontrak sosial antara negara dan warga negara.
Boikot Pajak: Menolak bayar pajak adalah protes terbuka terhadap korupsi.Langkah Politik: Aksi ini menjadi instrumen tekanan agar pemerintah berbenah.Tanggung Jawab: Pemerintah wajib menjaga amanah uang rakyat dengan bersih.Tuntutan Hukuman Mati Tanpa Kompromi Selain seruan boikot pajak, Mahfud MD mendesak penegakan hukum yang jauh lebih agresif. Sanksi ringan terbukti gagal memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan kerah putih.Hukum Mati: Sanksi maksimal wajib diberlakukan bagi koruptor kelas berat.Tindakan Tegas: Aparat tidak boleh tebang pilih atau berkompromi.Efek Jera: Pendekatan radikal diperlukan untuk membersihkan institusi negara.Pernyataan ini menjadi alarm keras bagi penguasa. Rakyat menuntut bukti nyata pemberantasan korupsi, bukan sekadar janji politik dan retorika tanpa hasil.
