Indonesia unjuk gigi dalam forum keimigrasian tertinggi Asia Tenggara, The 29th DGICM, yang digelar di Siem Reap, Kamboja (23–25 Juni 2026).
Di hadapan para delegasi ASEAN, Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, membeberkan tiga pilar strategi nasional yang sukses memperketat benteng perbatasan sekaligus memburu kejahatan lintas negara.Tiga pilar utama tersebut meliputi penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan ketat warga negara asing (WNA), serta integrasi total layanan digital.Berantas Kejahatan Siber di BatamIndonesia membuktikan bahwa sistem digitalnya bukan sekadar pajangan.
Berkat efektivitas Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang terintegrasi langsung dengan Polri, Indonesia berhasil menggulung jaringan kriminal internasional.Sistem ini menjadi kunci utama penangkapan 210 WNA yang terlibat kasus investasi daring bodong di Batam pada awal Mei 2026 lalu. Pengawasan di pintu masuk juga diperketat menggunakan analisis berbasis risiko lewat Passengers Analysis Unit (PAU) dan Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di pusat.
"Didukung kolaborasi lintas instansi, kami mampu mendeteksi dini pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, baik sebelum, saat, maupun setelah pemeriksaan," tegas Hendarsam.
Usul Sistem Undian WHV Australia: Lebih Adil dan TransparanSelain memperkuat keamanan, Ditjen Imigrasi juga membawa misi penting bagi pemburu beasiswa dan pencari kerja asal Indonesia. Dalam pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia, Indonesia mengusulkan perombakan total sistem pendaftaran Working Holiday Visa (WHV).Imigrasi mengusulkan penerapan Sistem Undian (Ballot System).
Sistem ini dinilai jauh lebih adil, transparan, dan efisien untuk mengatasi membludaknya jumlah pendaftar dari Indonesia setiap tahunnya, sekaligus menutup celah kecurangan.Indonesia Jadi "Panglima" ASEAN Berantas Penyelundupan Manusia Aksi nyata Indonesia di tingkat regional mendapat apresiasi tinggi. Indonesia resmi ditunjuk sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) atau pemimpin kelompok kerja untuk isu krusial: Penyelundupan Manusia (People Smuggling).
Sementara Indonesia memimpin perlawanan terhadap penyelundupan manusia, negara ASEAN lainnya membagi tugas strategis sebagai berikut:Kamboja: Protokol Berbagi Data Intelijen (Intelligence Data Sharing)Malaysia: Pergerakan Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighters)Singapura: Pemalsuan Dokumen Perjalanan (Fraudulent Travel Documents)Brunei Darussalam:
Urusan Konsuler (Consular Matters) Hendarsam menegaskan bahwa tantangan kejahatan lintas negara tidak bisa diselesaikan sendiri. Melalui mandat baru ini, Indonesia siap mengomandoi pertukaran informasi intelijen yang lebih agresif dan menyelaraskan teknologi demi menjaga kawasan ASEAN tetap aman dan stabil.
