Jakarta-WartaGlobal.Id
Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan pada Rabu, 8/7/2026 hingga Kamis, 9/7 dini hari. Penggeledahan dilakukan di wilayah Jakarta hingga Bogor. Beberapa lokasi penggeledahan tersebut ialah kafe de'Clan Signature dan Koin Money Changer di Jakarta, serta di sebuah rumah mewah di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
KOLONEL (PURN) SRI RADJASABERSUARA :
POLRI TAK PEDULI JAMPIDSUS FEBRIE DEKAT DENGAN HASHIM DJOJOHADIKUSUMO.
Saat diwawancarai oleh jurnalis di media sosial.
Operasi ini adalah bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU terkait pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) periode 2018-2026. Dalam Penggeledahan tersebut, nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Febrie Adriansyah pun ikut terseret.
Sebenarnya apa yang terjadi di balik langkah tersebut disaat pergantian Kajagung.
Sebenarnya apa yang terjadi di balik langkah penyidikan yang dilakukan Polri dalam kasus ini?
Di ruang publik, berbagai komentar bermunculan, termasuk dari purnawirawan TNI dan pengamat hukum yang menilai aparat penegak hukum harus bekerja tanpa pandang bulu. Mereka menekankan bahwa kedekatan dengan tokoh politik, pejabat, ataupun figur berpengaruh tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan ataupun memperlambat proses penegakan hukum.
Prinsip equality before the law harus menjadi fondasi utama. Siapa pun yang diduga terlibat wajib diberikan kesempatan untuk membela diri, sementara aparat penegak hukum berkewajiban mengungkap fakta secara objektif. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti yang cukup, nama seseorang juga harus dipulihkan sesuai prinsip praduga tak bersalah.
Kasus dugaan korupsi dan TPPU di sektor batu bara menjadi perhatian karena menyangkut kepentingan publik yang besar, termasuk tata kelola energi nasional dan potensi kerugian negara. Oleh karena itu, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penyidikan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukanlah seberapa keras narasi yang dibangun, melainkan sejauh mana proses hukum berlangsung secara independen, transparan, profesional, dan mampu menghadirkan putusan yang adil berdasarkan bukti di pengadilan.
