Jakarta –WartaGlobal.Id
Polemik surat perjalanan dinas Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat, yang sempat mencantumkan nama istri dan anaknya, terus memunculkan gejolak di lingkungan internal Kementerian PU.
Di tengah sorotan publik, beredar kabar bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, akan dimutasi ke Papua dan bahkan disebut akan mengalami penurunan jabatan menjadi staf. Hingga berita ini ditulis, belum ada pengumuman resmi pemerintah yang mengonfirmasi kabar tersebut.
Informasi yang beredar di kalangan internal kementerian menyebutkan bahwa Sekjen dinilai menjadi pihak yang paling terdampak setelah dokumen perjalanan dinas tersebut bocor ke ruang publik. Bahkan muncul anggapan bahwa ia dijadikan "tameng" atas polemik yang menyeret nama Menteri PU.
Sejumlah sumber menyebut Apri Artoto selama ini dikenal sebagai birokrat yang profesional. Namun, di tengah memanasnya kontroversi, tekanan terhadap jajaran birokrasi disebut semakin besar.
Klaim tersebut hingga kini belum dapat diverifikasi secara independen.
Sebelumnya, Apri Artoto sendiri telah menegaskan bahwa kementerian sedang menelusuri sumber kebocoran dokumen dan menyatakan surat tersebut merupakan dokumen internal yang seharusnya tidak dikonsumsi publik.
Ia juga mengatakan investigasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebocoran berasal dari internal maupun pihak luar.
Di sisi lain, sejumlah laporan menyebut beberapa pegawai senior Kementerian PU telah dimutasi ke berbagai daerah, termasuk Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.
Mutasi tersebut ramai dikaitkan dengan polemik bocornya surat perjalanan dinas Menteri PU ke New York.
Kasus ini memantik pertanyaan publik mengenai tata kelola birokrasi.
Banyak pihak menilai, apabila benar terjadi penurunan jabatan terhadap pejabat atau mutasi terhadap pegawai hanya sebagai respons atas kebocoran dokumen, maka langkah tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa penyelesaian persoalan lebih berfokus pada pencarian pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kebocoran, bukan pada evaluasi substansi polemik yang menjadi perhatian masyarakat.
Hingga saat ini, baik Menteri PU maupun Kementerian PU belum mengumumkan secara resmi adanya mutasi Sekjen ke Papua ataupun penurunan jabatan sebagaimana kabar yang beredar. Perkembangan lebih lanjut masih dinantikan.
