Jakarta –WartaGlobal.Id
Ketika ruang-ruang resmi dinilai lamban menjawab kegelisahan publik, media sosial berubah menjadi mimbar rakyat. Salah satu yang kini ramai diperbincangkan adalah akun Kabinet Rakyat Indonesia, yang dipenuhi kritik, usulan, hingga sindiran tajam terhadap para pejabat negara.
Berbeda dari akun politik pada umumnya, Kabinet Rakyat Indonesia mengemas isu-isu nasional dengan visual satir dan tema yang mengikuti perkembangan terbaru. Mulai dari nama Teddy hingga Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari materi yang mengundang respons ribuan warganet.
Namun, gelombang komentar terbesar muncul ketika dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan pejabat di lingkungan Jampidsus Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Kolom komentar berubah menjadi ruang tuntutan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, melainkan menyentuh siapa pun yang terbukti terlibat.
Di tengah derasnya komentar, muncul usulan yang menyita perhatian. Seorang warganet bernama Maya menulis bahwa memajang foto besar koruptor di tempat-tempat umum merupakan bentuk hukuman sosial.
"Dengan memajang foto besar di tempat umum, itu bentuk hukuman sosial bagi maling duit rakyat."
Pernyataan itu segera memicu diskusi luas. Bagi sebagian masyarakat, koruptor tidak cukup hanya menjalani hukuman penjara. Mereka dinilai juga harus menanggung konsekuensi moral atas perbuatannya karena uang yang dikorupsi berasal dari pajak dan hak masyarakat.
Fenomena ini memperlihatkan semakin besarnya jurang antara harapan publik dan realitas pemberantasan korupsi. Masyarakat tidak lagi hanya menunggu putusan pengadilan, tetapi juga memberikan penilaian moral melalui ruang digital. Media sosial berubah menjadi "pengadilan opini", tempat kepercayaan dibangun sekaligus dipertanyakan.
Meski demikian, penting untuk membedakan kritik publik dengan putusan hukum. Dalam negara hukum, setiap orang tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, kritik terhadap dugaan korupsi semestinya diarahkan pada dorongan agar proses hukum berlangsung transparan, independen, dan bebas dari intervensi.
Satu hal yang tampak jelas, publik semakin vokal. Mereka tidak lagi puas dengan slogan pemberantasan korupsi, tetapi menuntut tindakan nyata. Bagi banyak warga, jika suara yang keras diperlukan untuk menjaga akuntabilitas para pemegang kekuasaan, maka "cukup berisik demi keadilan" bukanlah gangguan, melainkan panggilan demokrasi.
