Jakarta – Warta Global.Id
Akun media sosial Cabinet Couture kembali memantik perhatian publik setelah mengunggah foto yang memperlihatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenakan jam tangan yang diperkirakan bernilai sekitar Rp400 juta.
Unggahan tersebut segera menjadi perbincangan luas di berbagai platform media sosial. Sorotan publik bukan semata pada merek atau kemewahan aksesori itu, melainkan pada pertanyaan mengenai kesesuaian gaya hidup pejabat negara dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Berdasarkan estimasi yang disampaikan Cabinet Couture, nilai jam tangan tersebut dinilai jauh melampaui gaji bulanan seorang Jaksa Agung. Meski demikian, estimasi harga dari akun tersebut belum merupakan verifikasi resmi mengenai nilai maupun status kepemilikan jam tangan yang dikenakan.
Hingga berita ini ditulis, Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi terkait unggahan tersebut maupun mengenai asal-usul jam tangan yang menjadi sorotan publik.
Dalam sistem pemerintahan yang menjunjung prinsip good governance, perhatian masyarakat terhadap gaya hidup pejabat publik merupakan hal yang lazim. Bukan karena kemewahan selalu identik dengan pelanggaran hukum, tetapi karena setiap pejabat negara memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaannya melalui mekanisme yang berlaku.
Pengamat tata kelola pemerintahan kerap menilai bahwa transparansi aset merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ketika muncul pertanyaan mengenai barang mewah yang digunakan seorang pejabat, klarifikasi terbuka justru dapat mengakhiri spekulasi yang berkembang.
Kasus ini juga mengingatkan bahwa di tengah berbagai penanganan perkara korupsi bernilai triliunan rupiah, standar integritas aparat penegak hukum akan terus menjadi perhatian masyarakat. Sorotan publik terhadap gaya hidup pejabat bukanlah vonis, melainkan bagian dari fungsi pengawasan sosial dalam negara demokrasi.
Kini publik menunggu penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung agar polemik yang berkembang di media sosial tidak terus bergulir berdasarkan asumsi semata. Sebab, dalam negara hukum, transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
