 |
| Tangkapan layar dari video AFPTV menunjukkan rumah Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli dibakar massa dalam demo yang berujung ricuh pada Selasa (9/9/2025). Oli pun telah mengundurkan diri dalam demo Nepal yang pecah sejak 5 September 2025.(AFPTV/UJJWAL DHUNGANA) |
Jakarta, WartaGlobal.Id – Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah penyelamatan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Nepal, setelah gelombang kerusuhan politik dan aksi protes besar-besaran melanda negara tersebut sejak awal September. Hingga Sabtu (13/9/2025), Kementerian Luar Negeri RI mencatat sebanyak 57 WNI berhasil dipulangkan dengan selamat ke Tanah Air.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, menyampaikan bahwa pemulangan berlangsung secara bertahap sejak 1 September. “Pada 1 September ada 18 orang, 12 September ada 22 orang, dan hari ini jam 13.00 waktu Kathmandu ada 17 orang dipulangkan. Jadi total 57 WNI sudah berhasil kita evakuasi hingga 13 September,” jelas Judha di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Ia menambahkan, evakuasi lanjutan akan terus dilakukan hingga 18 September mendatang. Pada 14 September dipastikan 17 WNI akan kembali, lalu 2 WNI pada 15 September, dan 2 WNI lagi pada 18 September. “Insya Allah pada 18 September seluruh WNI yang melakukan kunjungan singkat sudah kembali pulang. Sementara 56 WNI lain memilih bertahan karena telah berkeluarga di Nepal,” tambahnya.
Meski evakuasi berjalan relatif lancar, sempat terjadi ketegangan saat sejumlah WNI terjebak di sebuah hotel yang menjadi sasaran massa demonstran. “Alhamdulillah semuanya selamat. Ada beberapa yang sebelumnya menginap di Hotel Hilton, yang kemudian menjadi sasaran amuk massa, tetapi kita segera bisa evakuasi sebelum situasi makin memburuk,” terang Judha.
Kerusuhan di Nepal dipicu kebijakan pemerintah setempat yang melarang penggunaan media sosial. Kebijakan itu justru menyulut kemarahan publik hingga meluas menjadi gerakan anti-korupsi terbesar sejak negara tersebut berubah menjadi republik demokratis pada 2008. Situasi semakin panas ketika massa—yang menamakan diri sebagai generasi Z (Gen Z)—membakar gedung parlemen, kantor partai politik, dan rumah pejabat. Sedikitnya 30 orang tewas, sementara hampir 200 lainnya luka-luka akibat bentrokan dengan aparat.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengimbau seluruh WNI di Nepal tetap waspada dan mengikuti instruksi resmi dari KBRI maupun otoritas setempat. “Kami mengimbau masyarakat Indonesia di Nepal untuk menjaga ketenangan, meningkatkan kewaspadaan, dan tidak mengambil risiko yang membahayakan diri. Ikuti setiap arahan resmi dari KBRI, termasuk informasi terkait pergerakan dan potensi gangguan keamanan,” kata Dave saat dihubungi.
Politikus Partai Golkar itu menilai krisis politik yang melanda Nepal bukan sekadar gejolak lokal, melainkan indikasi krisis institusional yang bisa berdampak pada stabilitas kawasan. “Komisi I DPR RI akan terus mencermati serius perkembangan di Nepal. Kami mendorong pemerintah agar mengambil langkah cepat, tepat, dan berorientasi penuh pada perlindungan WNI,” tegasnya.
Redaksi : Kapita
