Rakyat Indonesia Wajib Pengawasan Terhadap  Kekayaan Polisi Darimana Asalnya  @Kritik Tajam Mahasiswa UGM: Hedonisme Polri Nyata, Reformasi Hanya Wacana Diskusi publik di Universitas Gadjah Mada (UGM) - Warta Global Indonesia

Mobile Menu

Top Ads

Dirgahayu RI
🎉Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah banjir dan longsor di Sumatra. Semoga keluarga korban diberi ketabahan dan kekuatan. 🎉

More News

logoblog

Rakyat Indonesia Wajib Pengawasan Terhadap  Kekayaan Polisi Darimana Asalnya  @Kritik Tajam Mahasiswa UGM: Hedonisme Polri Nyata, Reformasi Hanya Wacana Diskusi publik di Universitas Gadjah Mada (UGM)

Sunday, February 8, 2026


 Yogyakarta, 8/2/2026 WartaGlobal. Id

menjadi panggung kritik pedas mahasiswa terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

Mereka menuding reformasi Polri gagal menjangkau akar masalah: 
Hedonisme aparat yang tak terpisahkan dari minimnya transparansi sumber kekayaan, serta arogansi nyata seperti penangkapan warga sebelum polisi bertindak.Isu Kekayaan Misterius Mahasiswa menyoroti kewajiban publik polisi untuk membuka sumber harta mereka secara menyeluruh.

 Gaya hidup mewah—mobil sport, jam tangan branded, hingga liburan eksklusif—sering dipamerkan di media sosial, padahal gaji ASN polisi rata-rata tak sebanding. Kritik ini menggemakan temuan lama pengamat seperti Bambang Rukminto, yang menyebut budaya hedon Polri lebih parah daripada era ABRI.

Bukti Arogansi di LapanganPraktik arogansi terlihat jelas: polisi kerap menangkap warga sebelum melakukan tindakan hukum formal, mencerminkan abuse of power. Selain itu, aparat menduduki jabatan sipil meski MK telah memutuskan pelarangan—pelanggaran konstitusional yang merusak batas sipil-militer. Poengky Indarti dari Kompolnas pernah ingatkan, gaya hedon ini jarakkan polisi dari rakyat.

Reformasi yang pincangReformasi Polri dinilai terfokus pengawasan eksternal, tapi rekrutmen dan pendidikan aparat tak berubah. Kebebasan berpendapat pun terancam, dengan mahasiswa tuntut perubahan kultur menyeluruh seperti disuarakan Mahfud MD: ubah moralitas, hindari hedonisme dan kesewenang-wenangan. 

Tanpa verifikasi kekayaan ketat seperti LHKPN real-time, isu ini berulang, erosi kepercayaan publik hingga di bawah 60% seperti era Jokowi lalu.