Phnom Penh, Kamboja, 9 Februari 2026 WartaGlobal.id
Bayangkan ini: Anda sudah pegang tiket pulang, impian bertemu keluarga di ujung tanduk, tapi oknum petugas bandara tiba-tiba jadi penjaga gerbang neraka. Minta duit US$200, atau mimpi pupus.
Inilah kenyataan pahit yang dialami Marianus Daniel, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Warga Dusun Mak Pompong, Desa Janjang, Kecamatan Tayan Hulu ini kini terlantar di trotoar Phnom Penh, tidur di kaki lima Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), menanti belas kasih negara.Kronologi tragis bermula Rabu, 3 Februari 2026, di Bandara Internasional Phnom Penh. Marianus siap lepas landas dengan Malaysia Airlines MH763 rute Phnom Penh-Kuala Lumpur pukul 18.30. Rute lanjutannya sempurna:
AirAsia AK5232 ke Kuching pukul 10.50 keesokan harinya, diakhiri AK1783 malam itu ke Pontianak. Tiket resmi, boarding pass siap—tapi tiba-tiba, oknum petugas bandara menahan dokumen itu."Mereka bilang alasan nggak jelas, tapi minta US$200 tunai biar boarding pass dicetak dan diserahin.
Saya nggak punya uang segitu. Karena telat, tiket hangus total," kisah Marianus dengan suara lirih, mata merah menahan tangis saat diwawancarai WartaGlobal.id di halaman KBRI. "Saya capek, Pak. Cuma mau pulang ke keluarga di Sanggau."Bukan Kasus Pertama: Pola Pemerasan yang Menghantui PMIKasus Marianus bukan yang pertama. Data Kementerian Ketenagakerjaan RI mencatat, sepanjang 2025, ada 1.247 laporan eksploitasi PMI di luar negeri, termasuk 312 kasus pemerasan di bandara dan perbatasan Asia Tenggara. Kamboja, tujuan populer PMI sektor perikanan dan konstruksi, sering jadi hotspot.
Tahun lalu, tiga PMI Kalbar dilaporkan alami nasib serupa di Phnom Penh—ditarik duit Rp3-5 juta untuk "biaya administrasi" fiktif.Kasus mirip pernah viral: 2024, enam TKI Jawa Timur diperas di Bandara Suvarnabhumi Thailand, rugi total Rp150 juta. "Ini pola sistemik. Oknum bandara kolusi dengan calo, manfaatkan PMI yang low-profile dan minim duit," ujar pakar migrasi dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Herdianti, saat dihubungi WartaGlobal.id. "Pengawasan lintas negara lemah, KBRI overload."Harapan dari Saudara dan Tagih NegaraKabar pilu ini sampai ke sepupu Marianus, Wak Jon di Pontianak.
"Saudara saya ini tulang punggung keluarga. Istri dan anak nunggu di Sanggau, tanah Dayak kami. Negara mana yang biarin warganya begini?" geram Wak Jon. Ia menagih aksi konkret: "Harap DPR RI putra Dayak Kalbar seperti Pak Yohanes Ontot atau fraksi daerah turun tangan. Dan Bapak Muhtarudin, Menteri Perlindungan PMI, segera fasilitasi pulang!"Wak Jon tak sendiri. Aktivis PMI Kalbar, melalui grup WhatsApp jaringan buruh migran, sudah gerakkan petisi online. Hingga malam ini, 500 tanda tangan terkumpul, tuntut audit cepat ke Bandara Phnom Penh via saluran diplomatik.
Luka Lama Perlindungan PMI: Data dan Dampak Perlindungan PMI jadi sorotan sejak UU No. 18/2017 tentang Perlindungan PMI. Tapi realita bertolak belakang. BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) laporkan, 2025 ada 7,2 juta PMI resmi—mayoritas perempuan dan pria Kalbar jadi andalan ekspor tenaga kerja.
Namun, remitansi mereka capai US$10 miliar per tahun, justru terancam oleh insiden seperti ini.Dampaknya brutal: keluarga miskin makin miskin, trauma psikologis, bahkan bunuh diri kasus ekstrim. Di Bali, kasus serupa PMI pulang dari Malaysia 2025 picu demo buruh.
"Negara harus punya satgas khusus bandara internasional, plus asuransi wajib tiket pulang," saran Dr. Herdianti.KBRI Phnom Penh konfirmasi Marianus aman sementara, tapi pemulangan butuh koordinasi dengan maskapai dan Kementerian Luar Negeri. "Kami sedang proses, tapi butuh dukungan pusat," sumber KBRI.Hingga berita ini turun, Marianus meringkuk di kaki lima, perut keroncongan, mata tertuju ke langit Phnom Penh. "Indonesia, jemput saya pulang," bisiknya. Pertanyaannya: kapan Tanah Air bergerak? Warga Sanggau, dan jutaan PMI lain, menunggu jawaban.
