Pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang mengaku jarang berinteraksi dengan Gibran Rakabuming Raka, meski memiliki hubungan keluarga, memantik perbincangan serius tentang batas etika, relasi personal, dan persepsi publik terhadap kekuasaan.
Jakarta, WartaGlobal.id – Pernyataan terbuka Anwar Usman usai pelepasan dirinya sebagai hakim konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (13/4/2026), bukan sekadar ungkapan personal. Ia justru membuka ruang tafsir publik atas relasi yang selama ini dianggap sarat kepentingan: hubungan keluarga antara dirinya dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo.
Dalam keterangannya, Anwar menegaskan interaksi dengan Gibran sangat terbatas. Bahkan, ia menyebut pertemuan hanya terjadi dalam momen-momen tertentu seperti pernikahan dengan Idayati, perjalanan satu pesawat, atau undangan acara di Solo yang tidak rutin. Pernyataan paling mencolok adalah pengakuannya bahwa tidak pernah ada ucapan terima kasih dari Gibran, sesuatu yang secara implisit mengindikasikan jarak relasi di tengah kedekatan formal sebagai keluarga.
Pernyataan ini menjadi relevan di tengah sorotan publik terhadap putusan MK sebelumnya yang membuka jalan bagi Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Saat itu, posisi Anwar Usman sebagai hakim konstitusi sekaligus keluarga inti Presiden memicu kritik tajam terkait konflik kepentingan dan pelanggaran etika.
Kini, narasi yang dibangun Anwar seolah ingin menegaskan bahwa kedekatan keluarga tidak serta-merta berarti hubungan personal yang intens. Namun, publik tidak serta-merta menerima klaim tersebut tanpa skeptisisme. Sebab dalam konteks kekuasaan, relasi kekerabatan kerap dinilai bukan dari frekuensi pertemuan, melainkan dari dampak kebijakan dan keputusan yang dihasilkan.
Pengamat menilai, pernyataan ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak secara naratif di tengah kritik yang belum sepenuhnya mereda. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi tuntutan utama, terutama bagi figur yang pernah berada di jantung lembaga penjaga konstitusi.
Dalam perspektif kode etik jurnalistik, pemberitaan ini mengedepankan prinsip keberimbangan dan verifikasi, dengan tetap membuka ruang klarifikasi dari pihak terkait. Pernyataan Anwar merupakan fakta yang perlu diuji dalam konteks yang lebih luas, termasuk dinamika politik dan hukum yang melingkupinya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gibran Rakabuming Raka terkait pernyataan tersebut.
“Silakan publik menilai sendiri. Saya hanya menyampaikan apa adanya,” ujar Anwar Usman. / Red*
