JAKARTA Indonesia, WartaGlobal. Id
Krisis politik Myanmar memasuki fase baru yang lebih mengkhawatirkan, ditandai penguatan militer junta didukung erat oleh China. Analis Swedia Bertil Lintner memperingatkan bahwa pola sejarah kelam di negara itu kini berulang dalam bentuk tragedi yang lebih berat bagi masyarakat sipil.
Lintner, konsultan strategis isu Asia dan penulis buku tentang Myanmar, merujuk konsep Karl Marx bahwa sejarah berulang pertama sebagai tragedi, lalu sebagai sandiwara. Namun, dalam kasus Myanmar, ia menilai urutannya terbalik. “Di Myanmar, sejarah berulang sebagai tragedi, bukan sandiwara,” ujarnya dikutip Irrawaddy pada Rabu (22/4/2026).
Pola Historis yang Berulang
Pasca-kekerasan berdarah 1988 dan isolasi internasional, militer Myanmar dulu bergantung penuh pada China. Ketergantungan itu sempat memaksa junta membuka diri ke Barat, yang justru memunculkan konsekuensi tak terduga: penguatan masyarakat sipil dan kemenangan telak National League for Democracy (NLD) di pemilu 2015.
Kondisi berbalik tajam setelah kudeta dipimpin Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada Februari 2021. Sanksi internasional kembali mengenjot, tapi kali ini militer tampak lebih cerdik mengelola diplomasi luar negeri—terutama dengan China sebagai penopang utama.
Dukungan China Kunci Penguatan Junta
Lintner menyoroti peran China sebagai faktor krusial. Dukungan ekonomi dan militer dari Beijing membuat junta lebih tangguh menghadapi perlawanan rakyat dan tekanan global. “Mereka belajar dari kesalahan masa lalu, tidak lagi gegabah membuka pintu Barat,” tambahnya.
Perkembangan ini dikhawatirkan memperpanjang penderitaan masyarakat sipil, dengan laporan hak asasi manusia yang terus mencatat pembunuhan massal dan pengungsian jutaan warga. Hingga kini, perlawanan bersenjata dari kelompok etnis dan pro-demokrasi belum mampu menggoyang kekuasaan junta.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, terus memantau situasi Myanmar sebagai bagian dari ASEAN, meski upaya mediasi regional belum membuahkan hasil signifikan.Netti/*
