Jakarta, WartaGlobal.id - Pemerintah mulai mengencangkan langkah penertiban sektor pertambangan yang berada di kawasan hutan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan eksekusi cepat terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah, usai menerima laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Istana Merdeka, Kamis (16/04/2026).
Dalam keterangannya, Bahlil mengungkapkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap IUP telah rampung dilakukan, mencakup wilayah hutan lindung, hutan konservasi, hingga kawasan cagar alam. Hasilnya, ditemukan sejumlah izin yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola lingkungan maupun regulasi kehutanan.
“Bapak Presiden meminta agar tidak ada lagi kompromi terhadap izin-izin yang bermasalah. Yang melanggar harus segera ditindak, termasuk pencabutan izin jika diperlukan,” ujar Bahlil kepada awak media.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi mentolerir praktik eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan aspek keberlanjutan. Penertiban IUP di kawasan hutan dinilai krusial, mengingat dampaknya yang langsung terhadap kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga potensi konflik sosial di wilayah terdampak.
Namun demikian, kebijakan ini juga memunculkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, pemerintah dituntut tegas dalam penegakan hukum, tetapi di sisi lain harus memastikan kepastian investasi tetap terjaga agar tidak mengganggu iklim usaha di sektor energi dan mineral.
Selain isu penertiban tambang, pertemuan tersebut juga membahas tindak lanjut kunjungan Presiden ke Rusia. Pemerintah Indonesia membuka peluang kerja sama strategis di bidang energi, termasuk potensi investasi Rusia dalam pembangunan infrastruktur energi nasional serta penguatan pasokan energi jangka panjang.
Bahlil menegaskan bahwa kerja sama ini diarahkan untuk mendukung ketahanan energi nasional tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan sumber daya. “Kita ingin investasi yang masuk tetap memberikan nilai tambah bagi Indonesia, bukan sekadar eksploitasi,” katanya.
Langkah bersih-bersih tambang di kawasan hutan ini menjadi ujian awal konsistensi pemerintahan Prabowo dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Publik kini menanti sejauh mana instruksi “eksekusi cepat” benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan.
“Kalau tidak dieksekusi tegas, evaluasi hanya akan jadi dokumen tanpa dampak,” ujar salah satu sumber di lingkungan ESDM.
