JAKARTA, Warta Global.id
11 Juni 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian terkait berencana melakukan penataan ulang besar-besaran terhadap pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul ditemukannya sejumlah persoalan krusial, mulai dari pembengkakan jumlah titik layanan hingga pemborosan anggaran yang mencapai angka fantastis. Salah satu fokus utama perbaikan adalah pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal sebagai dapur MBG.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, mengungkapkan fakta mengejutkan dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, pada perencanaan awal, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 21.000 titik SPPG di seluruh Indonesia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan angka yang jauh melampaui rencana, yakni telah beroperasi sebanyak 27.877 titik dapur. Artinya, terjadi pembengkakan jumlah layanan mencapai 6.877 titik lebih banyak dari yang seharusnya.
Kondisi ini, kata Zulhas, diduga kuat dipicu oleh praktik tidak wajar, bahkan terindikasi adanya transaksi jual-beli kepemilikan atau hak pengelolaan titik layanan tersebut.
“Terjadi jual-beli titik (SPPG). Yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” tegas Zulhas saat memaparkan hasil evaluasi pemerintah.
Dampak langsung dari melonjaknya jumlah dapur MBG ini adalah membesar dan bocornya anggaran negara. Sebagai gambaran sederhana, pemerintah memberikan insentif operasional sebesar Rp 6 juta per hari untuk setiap satu dapur. Dengan adanya kelebihan 6.877 titik layanan, maka terjadi pemborosan belanja negara yang sangat besar.
“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun, itu pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Bisa mencapai Rp 12 triliun. Ini yang perlu ditata, diperbaiki, dan diselesaikan secepatnya,” hitung Zulhas dengan rinci.
Kondisi yang tidak sehat ini ternyata juga terjadi secara masif di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Zulhas menyebutkan, dari target awal hanya sekitar 2.000 titik, data terakhir menunjukkan jumlahnya melonjak drastis menjadi 8.617 titik. Bahkan, sebanyak 6.138 titik di antaranya sudah memiliki Surat Keputusan (SK) resmi yang diterbitkan oleh BGN.
“Wilayah 3T itu di data awal ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN. Nah ini juga akan jadi masalah besar jika dibiarkan, ini yang akan kami selesaikan,” tambahnya.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah memastikan akan segera merapikan kembali seluruh mekanisme dan jumlah titik layanan MBG agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan efisien secara anggaran. Penataan ulang ini ditargetkan selesai seluruhnya dalam kurun waktu satu bulan ke depan.
Pemerintah berharap, setelah ditata ulang, program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai perencanaan awal, kualitas gizi terjaga, dan tidak lagi membebani keuangan negara akibat kebocoran maupun pembengkakan biaya yang tidak perlu.
“Maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali. Agar apa yang kita kerjakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak ada lagi kebocoran anggaran,” pungkas Zulhas.(Red)
