Masyarakat Minta DPR RI Di Audit Terbuka Terkait Dugaan Skandal Kebijakan Pengambilan Putusan Dan Anggaran Sumber Duit Rakyat Jelata - Warta Global Indonesia

Mobile Menu

Top Ads

Dirgahayu RI
Memuat berita...

More News

logoblog

Masyarakat Minta DPR RI Di Audit Terbuka Terkait Dugaan Skandal Kebijakan Pengambilan Putusan Dan Anggaran Sumber Duit Rakyat Jelata

Friday, June 19, 2026
JAKARTA INDONESIA, http://WartaGlobal.id*  
Kalimat “apa yang sudah kamu kasih ke negara?” lagi viral. Jawabannya kini dibalik: rakyat kecil buka daftar, DPR ikut ditimbang.

1. Daftar Kontribusi Rakyat Jelata: Harian, Nyata, Nggak Pernah Mangkir 
Rakyat nulis daftarnya sendiri. Isinya hal sepele tapi ngumpul jadi triliunan:  
1. Pajak PPN tiap beli, PPh tiap gajian. Potong otomatis. Nggak bisa nego  
2. BPJS + Asuransi  Bayar tiap bulan walau nggak sakit. Dana ngumpul buat negara  
3. Listrik, Air, Tol, BBM - Bayar sesuai pakai. Telat 1 hari = denda  
4. Ketaatan - Antre, ikut aturan, nggak korupsi waktu kerja  
5. Keringat - Kerja 8-12 jam/hari. Hasilnya dipotong pajak, sisanya buat hidup

Argumen publik: kecil di mata, tapi kalau dikali 200 juta orang  pondasi APBN.

2. Kontras ke DPR: Gaji Besar, Tunjangan Banyak, Tapi... 
Di sisi lain, sorotan ke anggota DPR. Gaji pokok + tunjangan perumahan + komunikasi + aspirasi nilainya puluhan juta/bulan. Fasilitas lengkap.

Tapi sentimen publik muncul: “Mereka wakil kami, tapi hasil kerjanya nggak kerasa harian.” UU telat, aspirasi macet, reses formalitas. Sementara rakyat bayar pajak tiap hari tanpa absen.

Garis bawahnya bukan soal “benci DPR”. Tapi soal rasa keadilan: yang bayar harus dapat pelayanan. Yang digaji dari pajak rakyat harus kerja lebih kencang.

3. Ujian Negara: Kontribusi vs Manfaat  
Ini bukan adu siapa paling berjasa. Negara berdiri karena 2 kaki: rakyat bayar, negara layani

Kalau rakyat sudah kasih daftar kontribusi lengkap tiap bulan, wajar kalau nanya balik: “Lalu negara kasih apa ke kami?” Jalan mulus? Rumah sakit nggak antre? Sekolah gratis beneran? Harga stabil?


1. Untuk Rakyat: Terus bayar itu wajib. Tapi nagih pelayanan juga hak. Jangan cuma patuh, tapi juga kawal.  
2. Untuk DPR: Kalau rakyat jelata bisa kasih daftar kontribusi harian, DPR harus bisa kasih daftar kerja harian yang dirasakan rakyat. Bukan cuma daftar tunjangan.  
3. Untuk Negara: Jangan tanya rakyat “udah kasih apa?” kalau pelayanan masih macet. Tanya dulu ke diri sendiri: “Udah layani sepadan belum?”


“APA YANG KAU BERIKAN KE NEGARA?”  
Rakyat jawab: Pajak tiap hari, BPJS tiap bulan, kerja tiap detik.  
Dibanding DPR, kami rakyat jelata kontribusinya lebih nyata.