Pembangunan Pasar Juwono Dianggap ilegal akibat abaikan Regulasi Perizinan

NGANJUK, Warta Global.id

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Adhiana, Pejabat Fungsional Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, belum ditemukan dokumen kerja sama maupun kejelasan status kepemilikan aset yang membuktikan pembangunan tersebut sudah sesuai aturan.

"Setelah dikroscek  memang belum ada  kerja samanya maupun kejelasan kepemilikan. Apakah aset ini milik desa atau bukan? Hal-hal terkait kepemilikan dan regulasi harus dikroscek dulu. Kalau perlu kami koordinasi dengan kecamatan atau turun langsung ke desa,  untuk memastikan status kepemilikan tanah, regulasi perizinan, hingga ikontrak kerjasamanya," ujar Adhiana, Rabu (10/6).

Ia juga menegaskan ada aturan tegas yang harus diikuti: "Pemanfaatan tanah desa untuk kerja sama jangka panjang wajib ada izin tertulis dari Bupati. Selain itu, masa perjanjian kerja sama paling lama hanya 20 tahun dan tidak boleh lebih dari itu."tegasnya.

Dari keterangan warga sekitar, persoalan ini makin rumit. Beberapa warga yang dijadikan penyewa los atau kios pasar mengaku sudah membayar uang muka hingga Rp20 juta, dari total kewajiban sebesar Rp100 juta yang diangsur selama 20 tahun.ada juga tenaga kerja yang belum terbayarkan,

Selain itu, seorang warga lain menyatakan telah menyediakan dan memasok bahan bangunan untuk proyek tersebut, namun hingga kini pembayaran belum diterima dengan alasan pihak pengembang yang bekerja sama dikabarkan kabur dan tak dapat ditemukan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar dari masyarakat,Siapa yang bertanggung jawab dan menanggung risiko atas bangunan yang terbengkalai ini? Apakah pemerintah desa, pengembang, atau pihak lain yang terlibat?

Pembangunan di atas Tanah Kas Desa sebenarnya memiliki landasan hukum yang sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam,