JAKARTA — WartaGlobal.Id
Pada 20 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto genap dua tahun memimpin Republik Indonesia sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Dua tahun pertama pemerintahannya menjadi momentum penting untuk menguji sejauh mana janji politik, program prioritas, dan arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemerintahan Prabowo membawa agenda besar: memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas perlindungan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kemandirian nasional. Namun, besarnya ambisi tidak otomatis menjamin keberhasilan pelaksanaan.
Di balik berbagai program unggulan, muncul pertanyaan mendasar: apakah kecepatan pemerintah menjalankan agenda prioritas telah diimbangi kualitas tata kelola, komunikasi publik yang transparan, pengawasan yang kuat, dan kepekaan terhadap risiko yang ditanggung masyarakat?
Evaluasi yang objektif tidak boleh terjebak pada dua kutub: memuji seluruh kebijakan tanpa kritik atau menolak semua capaian hanya karena perbedaan politik. Pemerintahan harus dinilai melalui bukti, hasil, dampak, serta kesediaannya memperbaiki kesalahan.
Komunikasi publik: persoalannya bukan sekadar cara berbicara
Salah satu ujian penting pemerintahan modern adalah kemampuan menjelaskan kebijakan secara terbuka, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat.
Kebijakan strategis yang menyangkut anggaran negara, kesejahteraan rakyat, pendidikan, pangan, dan pelayanan publik membutuhkan penjelasan mengenai tujuan, biaya, kelompok penerima manfaat, risiko, indikator keberhasilan, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Ketika penjelasan pemerintah tidak memadai, berubah-ubah, atau terlambat merespons persoalan, ruang publik dapat dipenuhi spekulasi dan ketidakpercayaan. Kritik pun berpotensi berkembang bukan semata-mata karena substansi kebijakan, melainkan karena masyarakat merasa tidak memperoleh jawaban yang cukup.
@Penelitian Tatik Yuniarti dan Bramadya Andriza dari Universitas Paramadina yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Komunikasi UHO.
Pada Januari 2026 mengkaji komunikasi Tim Komunikasi Kepresidenan terkait kontroversi MBG di Instagram selama Januari–Mei 2025. Penelitian tersebut menemukan bahwa komunikasi yang diamati belum cukup responsif terhadap komentar bernada negatif.
Temuan ini merupakan hasil penelitian pada kanal dan periode tertentu, bukan kesimpulan bahwa seluruh komunikasi pemerintah selalu buruk.
Bagi seorang presiden, komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan keberhasilan. Komunikasi juga berarti mendengarkan keluhan, mengakui masalah, menjelaskan koreksi, dan memastikan informasi resmi tidak tertinggal dari persoalan di lapangan.
Kritik yang perlu diuji adalah apakah pemerintah sudah cukup cepat menjawab kegelisahan masyarakat dengan data dan tindakan, bukan hanya pernyataan.
MBG: gagasan sosial yang baik, tetapi keselamatan penerima manfaat tidak boleh dikompromikan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan paling menonjol dalam pemerintahan Prabowo. Secara konseptual, program ini mempunyai tujuan penting: membantu pemenuhan gizi anak, mendukung tumbuh kembang, serta memperluas akses makanan bergizi bagi kelompok sasaran.
Namun, tujuan yang baik tidak menghapus kewajiban negara untuk memastikan setiap makanan yang dibagikan aman dikonsumsi.
Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dipublikasikan pada 2026 mencatat 219 dugaan kejadian luar biasa keracunan pangan yang berkaitan dengan program MBG sepanjang 2025, dengan total 21.084 korban. Hingga 12 Maret 2026, BPOM mencatat 69 dugaan kejadian serupa dengan 6.383 korban.
Angka tersebut merupakan data dugaan kejadian luar biasa keracunan pangan yang berkaitan dengan MBG, bukan berarti setiap kasus telah diputus secara hukum atau seluruh penyebabnya identik. Namun, jumlah korban itu cukup serius untuk menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan bahan pangan, proses memasak, sanitasi dapur, penyimpanan, distribusi, pengawasan, dan respons medis.
Sumber: BPOM, Badan POM Siapkan Edukasi Keamanan Pangan bagi Penerima Manfaat Program MBG 2026.
Dalam persoalan ini, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berupa jumlah dapur yang dibangun, jumlah makanan yang dibagikan, atau banyaknya penerima manfaat. Pemerintah juga harus menunjukkan angka insiden, tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, kecepatan penanganan korban, serta hasil pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap penyelenggara yang melanggar.
Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri pernah menyatakan bahwa sepanjang 2025 terdapat sekitar 250 kejadian atau insiden dalam pelaksanaan MBG. Pada Agustus 2026, BGN juga mengumumkan pencopotan 137 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena pelanggaran disiplin maupun rekam jejak yang bertentangan dengan standar operasional dan integritas pelaksanaan program.
Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keselamatan dan pengawasan bukan isu yang dapat diselesaikan dengan pencitraan.
Anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang menanggung risiko akibat kelemahan tata kelola. Negara harus memastikan bahwa makanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan justru tidak membahayakan penerimanya.
Presiden perlu memastikan evaluasi MBG tidak berhenti pada pergantian pejabat atau pernyataan akan memperbaiki sistem. Publik berhak mengetahui apa yang diperbaiki, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana hasil auditnya, dan apakah insiden benar-benar menurun secara terukur.
Kepekaan intelejensi: apakah pemerintah membaca risiko sebelum krisis?
Dalam analisis kebijakan, istilah kepekaan intelejensi dapat dipahami sebagai kemampuan membaca tanda-tanda awal masalah, mengolah informasi, memetakan risiko, menguji asumsi, dan mengambil tindakan sebelum dampak membesar.
Kepekaan ini tidak semata-mata berkaitan dengan kecerdasan individu seorang pemimpin. Ia juga mencerminkan mutu sistem pengambilan keputusan: apakah data lapangan didengar, apakah peringatan dari tenaga ahli ditindaklanjuti, apakah kritik internal mendapat ruang, dan apakah kebijakan diuji sebelum diperluas.
Program berskala nasional seperti MBG menuntut sistem peringatan dini yang kuat. Risiko kontaminasi pangan, keterbatasan kapasitas dapur, kualitas pemasok, dan ketimpangan kemampuan pengawasan antardaerah semestinya dipetakan sejak awal.
Apabila masalah baru ditangani setelah muncul korban, pertanyaan yang patut diajukan bukan hanya siapa yang melakukan kesalahan, melainkan juga mengapa sistem pencegahan tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Meski demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa kepekaan intelejensi Presiden secara pribadi telah menurun tanpa bukti yang memadai. Yang dapat diuji secara jurnalistik adalah kualitas keputusan, ketepatan respons, kemampuan mengantisipasi risiko, dan efektivitas koordinasi antarlembaga.
Ukuran kepemimpinan yang matang bukan tidak pernah menghadapi kegagalan, melainkan mampu mengenali kegagalan lebih dini, bertanggung jawab, dan memperbaiki sistem agar kesalahan yang sama tidak terus berulang.
Kebijakan kontroversial dan tantangan kepercayaan publik
Kebijakan pemerintah yang mengubah prioritas anggaran, memperluas program sosial, atau membentuk instrumen baru pengelolaan ekonomi akan selalu membawa konsekuensi yang perlu diperiksa.
Dalam pemerintahan Prabowo, perluasan MBG, kebijakan efisiensi anggaran, serta pengelolaan investasi negara menjadi bagian dari agenda yang membutuhkan pengawasan publik. Penilaian atas kebijakan-kebijakan tersebut harus dilakukan secara spesifik, bukan dengan menganggap semuanya gagal atau semuanya berhasil.
Pertanyaan mendasarnya meliputi: apakah anggaran digunakan sesuai prioritas, apakah pelayanan dasar tetap terjaga, apakah manfaat program tersebar secara adil, apakah mekanisme pengawasan memadai, dan apakah hasil akhirnya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?
Efisiensi anggaran, misalnya, harus dibuktikan melalui penghematan yang nyata tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik. Program sosial berskala besar harus memiliki indikator hasil yang dapat diperiksa, bukan hanya target penyerapan anggaran. Sementara itu, instrumen investasi negara harus tunduk pada prinsip tata kelola, transparansi, pengendalian risiko, dan akuntabilitas.
Kritik terhadap kebijakan bukanlah tindakan memusuhi pemerintah. Dalam negara demokratis, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan agar kekuasaan tetap bekerja untuk kepentingan publik.
Sisi positif: ada capaian yang juga harus diakui
Evaluasi yang berimbang harus memberikan ruang bagi capaian yang didukung data.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik pada 5 Februari 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, meningkat dibandingkan 5,03 persen pada 2024. Angka ini menunjukkan ekonomi nasional tetap tumbuh dan memberikan konteks penting dalam menilai kinerja pemerintahan.
Namun, pertumbuhan ekonomi tidak dapat diklaim sebagai hasil satu kebijakan atau satu presiden semata. Kinerja ekonomi dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi global, konsumsi rumah tangga, investasi, perdagangan, serta kebijakan pemerintah sebelumnya dan saat ini.
BPS juga mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8,25 persen, turun dari 8,47 persen pada Maret 2025. Penurunan ini merupakan perkembangan positif. Meski demikian, penilaian lebih lengkap memerlukan pembacaan terhadap kualitas pekerjaan, daya beli, ketimpangan, dan keberlanjutan penurunan kemiskinan.
Di bidang pembangunan manusia, MBG memiliki potensi untuk membantu memperbaiki akses gizi apabila pelaksanaannya memenuhi standar. Pemerintah juga melaporkan perluasan pemeriksaan kesehatan gratis dan penguatan agenda pendidikan. Program-program tersebut layak dinilai berdasarkan jangkauan, mutu layanan, dampak terhadap masyarakat, serta kesinambungan pembiayaannya.
Dengan kata lain, pemerintah mempunyai modal kebijakan yang dapat memberi manfaat nyata. Tantangannya adalah memastikan bahwa tujuan sosial tidak dikalahkan oleh persoalan pelaksanaan.
@Keberhasilan bukan ditentukan oleh besarnya program
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo memperlihatkan pentingnya membedakan ambisi politik, pelaksanaan kebijakan, dan hasil yang benar-benar dirasakan rakyat.
Pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan merupakan indikator positif yang perlu diakui. Di sisi lain, persoalan keselamatan dalam pelaksanaan MBG, tuntutan transparansi anggaran, dan kualitas komunikasi publik menunjukkan bahwa capaian tidak boleh membuat pemerintah kebal terhadap kritik.
Presiden dan jajaran pemerintah perlu menjadikan evaluasi sebagai mekanisme kerja yang nyata: membuka data, memperkuat pengawasan independen, menindak pelanggaran, melindungi masyarakat yang terdampak, dan menyampaikan perkembangan secara konsisten.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan sekadar seberapa banyak program diluncurkan, seberapa besar anggaran digerakkan, atau seberapa sering keberhasilan diumumkan. Ukurannya adalah apakah kehidupan rakyat membaik, hak-hak mereka terlindungi, uang negara dikelola secara bertanggung jawab, dan negara hadir ketika masyarakat menghadapi risiko.
Kekuasaan yang kuat bukan kekuasaan yang bebas dari kritik, melainkan kekuasaan yang sanggup mendengar fakta, mengoreksi keputusan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada rakyat.
Riset dan Analisis Jurnalistik: Netti Herawati — Jurnalis Indonesia
Tulisan ini merupakan analisis berbasis data dan referensi yang tersedia hingga Oktober 2026. Penilaian atas komunikasi publik, tata kelola, dan kualitas pengambilan keputusan merupakan analisis jurnalistik, bukan penetapan kesalahan hukum atau diagnosis personal terhadap Presiden.
Referensi utama untuk verifikasi dan penguatan naskah
[BPOM extends support for 15 researches on COVID-19 herbal medicines - ANTARA News Kalimantan Selatan](https://images.openai.com/static-rsc-4/wnXktLSbPIPC9ZFfzrhTlRYljxotUkQvkNWisAY94vwthOCYYUkIHCRpmilUFoc2l5dXkqdgK8m2-wQsx6fM-a0s28rtSdmeOJCuX67eKXniDy5d8NCOB74TjDDkc73ttNGRmV3OLFgNCkgUO79z-69GpexqRSuYhCgBZbz5DsWPc0itO4NDHvrp9jdYN1IL?purpose=fullsize)
1\. BPOM — Data dugaan keracunan terkait MBG
Data 2025 dan hingga 12 Maret 2026: 21.084 korban pada 2025 dan 6.383 korban hingga 12 Maret 2026.
[Baca publikasi BPOM](https://pmpupo.pom.go.id/hot-issue/badan-pom-siapkan-edukasi-keamanan-pangan-bagi-penerima-manfaat-program-mbg-2026?utm_source=chatgpt.com)
2\. Badan Gizi Nasional — Evaluasi insiden MBG
Siaran pers 8 Januari 2026 mengenai insiden sepanjang 2025 dan target peningkatan keamanan pangan.
[Baca siaran pers BGN](https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-catat-penurunan-insiden-sepanjang-2025-targetkan-zero-accident-pada-2026?utm_source=chatgpt.com)
3\. BPS — Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Rilis 5 Februari 2026: pertumbuhan ekonomi 2025 tercatat 5,11 persen.
[Baca data ekonomi BPS](https://www.bps.go.id/assets/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html?utm_source=chatgpt.com)
4\. Penelitian akademik — Komunikasi publik dan kontroversi MBG
Tatik Yuniarti dan Bramadya Andriza, penelitian tentang sentimen dan respons komunikasi Tim Komunikasi Kepresidenan, terbit Januari 2026.
[Baca penelitian ilmiah](https://jurnalilmukomunikasi.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/1982?utm_source=chatgpt.com)
5\. Sekretariat Negara — Penjelasan resmi pemerintah tentang MBG
Sumber pembanding untuk memahami tujuan, capaian yang diklaim, dan argumentasi pemerintah.
[Baca penjelasan resmi pemerintah](https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_program_makan_bergizi_gratis_jawaban_negara_atas_masalah_gizi_anak?utm_source=chatgpt.com)
6\. BPS — Data kemiskinan
Rilis 5 Februari 2026: tingkat kemiskinan September 2025 sebesar 8,25 persen.
[Baca data kemiskinan BPS](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/profil-kemiskinan.html?utm_source=chatgpt.com)
Memo penting : Angka korban MBG di atas merujuk pada dugaan kejadian luar biasa keracunan pangan yang berkaitan dengan program tersebut. Jangan menjumlahkan angka 2025 dan 2026 sebagai total korban unik tanpa memeriksa apakah metode pencatatan dan kemungkinan korban berulang sudah diperhitungkan.
Untuk mempertajam investigasi Netti Herawati, tahap berikutnya adalah meminta tanggapan Presiden atau pihak Istana, BGN, BPOM, pakar kesehatan masyarakat, ahli komunikasi politik, dan perwakilan keluarga korban. Dengan begitu, naskah tidak hanya tajam dalam kritik, tetapi juga kuat secara data, berimbang, dan memenuhi prinsip verifikasi jurnalistik.
Referensi:
Jurnal Ilmiah
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
