Yogyakarta, Wartaglobal.id — Aktivis 98 Indonesia menyerukan sejumlah tuntutan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan visi Indonesia Emas berjalan tanpa dominasi oligarki. Seruan ini disampaikan usai kegiatan retreat dan konsolidasi nasional yang digelar di Lor Sambi, Kaliurang, Yogyakarta, pada 9–10 Agustus 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri
perwakilan Aktivis 98 dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, Jawa Barat,
Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, Sumatera
Barat, dan Sulawesi Selatan.
Presidium Aktivis 98 menyoroti
beberapa persoalan mendesak, mulai dari lemahnya kinerja sejumlah pembantu
presiden, kebijakan perpajakan yang membebani rakyat, hingga potensi oligarki
dalam pembentukan super holding BUMN Danantara.
“Kami menegaskan reshuffle
kabinet bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah strategis untuk
memastikan hanya pejabat berintegritas dan berpihak pada rakyat yang menduduki
posisi kunci pemerintahan,” ujar M. Surya, perwakilan Presidium dari Bandung.
Mereka juga mengkritisi kebijakan
insentif pajak yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurut mereka, pemberian
insentif yang terlalu menguntungkan korporasi besar berpotensi memperlebar
kesenjangan ekonomi dan mengurangi penerimaan negara dari sektor yang seharusnya
berkontribusi lebih.
“Beban fiskal terbesar harus
dipikul pihak yang memiliki kemampuan lebih, bukan rakyat kebanyakan,” tegas
Anton, perwakilan Presidium dari Jakarta.
Terkait Danantara, Aktivis 98
menuntut agar pengelolaan super holding BUMN itu transparan dan diawasi secara
independen oleh publik, akademisi, dan lembaga antikorupsi. Mereka menolak jika
aset negara tersebut dijadikan alat monopoli segelintir elit politik atau
bisnis.
Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya reformasi politik melalui
revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu. Beberapa poin yang mereka dorong
antara lain:
- Perlindungan hak politik rakyat
untuk mendirikan partai tanpa dominasi partai besar.
- Parliamentary threshold dan
presidential threshold pada Pemilu 2029 ditetapkan 0 persen.
- Pemisahan jadwal Pemilu
Nasional dan Pemilu Daerah sesuai Putusan MK No. 135.
- Pilkada langsung oleh rakyat.
- Verifikasi partai politik diatur oleh Mahkamah Konstitusi.
“Kami ingin memastikan bahwa Indonesia Emas adalah milik seluruh rakyat,
bukan hanya milik elit,” kata Deni Kurniawan, Presidium dari Lampung.
Adapun tuntutan resmi Aktivis 98 Indonesia adalah:
1. Mendesak Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet.
2. Mengkaji ulang kebijakan insentif pajak yang membebani rakyat.
3. Memastikan Danantara untuk
kepentingan publik, bukan elit.
4. Mendorong reformasi UU politik
yang demokratis.
