arif_muslim02 : Prabowo Segera Copot Listyo Sigit Sebagai Kapolri *Hancurnya Institusi Polri Makin Melemahkan 5000 Anggota Polri - Warta Global Indonesia

Mobile Menu

Top Ads

Dirgahayu RI
🎉 Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 — 17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025 🎉

More News

logoblog

arif_muslim02 : Prabowo Segera Copot Listyo Sigit Sebagai Kapolri *Hancurnya Institusi Polri Makin Melemahkan 5000 Anggota Polri

Thursday, August 21, 2025









Jakarta 21/8/2025 WartaGlobal. Id
 Desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo kembali mengemuka. Kali ini datang dari pengamat politik Muslim Arbi. la menilai, keberadaan Listyo Sigit di pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak lagi relevan dalam era pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Menurut Muslim, Kapolri saat ini justru menjadi simbol keterikatan dengan masa lalu dan loyalitas yang tidak sejalan dengan arah pemerintahan sekarang.
Yang tertuang di akun IG nya arif_muslim02

"Presiden Prabowo harus tegas. Listyo Sigit adalah bagian dari Geng Solo yang selama ini lebih mengabdi kepada mantan Presiden Jokowi, bukan kepada agenda reformasi hukum yang sejati," ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Ahad (3/8/2024).

Muslim mengacu pada jaringan kekuasaan informal yang disebut-sebut dibangun oleh lingkaran dalam pemerintahan Jokowi selama dua periode terakhir. Istilah "Geng Solo" mencuat sebagai simbol kelompok yang memiliki kedekatan khusus dengan Jokowi-baik secara kultural, struktural, maupun loyalitas politik. Listyo Sigit, meski bukan berasal dari Solo, dinilai masuk dalam lingkaran tersebut karena kedekatan dan kariernya yang melejit pesat sejak era Jokowi.
Muslim Arbi menilai, Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit kerap menampilkan wajah institusi yang tak netral. Banyak peristiwa hukum besar yang dianggap tak kunjung tuntas secara transparan atau bahkan tidak disentuh sama sekali. Salah satunya adalah tragedi berdarah KM 50 pada Desember 2020, yang menewaskan enam pengawal Habib Rizieq Syihab.

"Kasus KM 50 adalah luka besar dalam demokrasi dan hak asasi manusia kita. Hingga kini belum ada penyelesaian yang memuaskan publik. Bahkan pelanggaran HAM berat itu terkesan ditutupi," kritik Muslim.