Proyek bernomor kontrak 600.1.9.3/30/SP/PPK/PUPRPRKP-BM/VII/2025 tersebut dipercayakan kepada CV Muriska Muria Malaya, dengan PT Samara Karya sebagai konsultan pengawas. Namun, dari hasil pantauan di lapangan, kualitas pekerjaan dinilai jauh dari harapan, bahkan disebut—oleh warga—“lebih mirip perbaikan darurat daripada proyek miliaran rupiah.”
Beberapa warga yang ditemui media memperlihatkan kondisi jalan yang retak memanjang, sebagian bahkan terkelupas. Padahal, proyek ini diklaim selesai belum lama ini.
“Bagaimana bisa jalan baru sudah rusak? Ini anggaran besar, bukan proyek kecil. Kami merasa dirugikan,” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.
Lebih ironis lagi, menurut laporan masyarakat, para pekerja di lapangan sempat terlihat tidak menggunakan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Minimnya penerapan K3 tersebut menimbulkan dugaan bahwa pengawasan proyek berlangsung lemah sejak awal pengerjaan.
Dari hasil investigasi media, papan proyek menunjukkan bahwa pekerjaan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kubu Raya. Namun, besarnya anggaran nampaknya tidak sejalan dengan mutu yang dihasilkan. Pengawasan yang seharusnya menjadi benteng kualitas justru dinilai tidak terlihat.
“Kalau pekerjaan seperti ini dibiarkan, pembangunan hanya akan menguras anggaran tanpa memberikan manfaat nyata. Jalan belum digunakan saja sudah rusak, apalagi nanti,” tambah warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana dan konsultan pengawas belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan keretakan, dugaan ketidaksesuaian spek, dan minimnya pengawasan.
Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas, memeriksa kembali kualitas pekerjaan, dan memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan dengan semestinya—bukan sekadar menghasilkan proyek yang cepat rusak.[AZ]
Sumber:Tim Investigasi WGR/Masyarakat
