Denpasar, Bali , 27 Januari 2026 , WartaGlobal. Id
Ultimatum Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk "perjuangkan posisi Polri di bawah Presiden sampai titik darah penghabisan" memicu kontroversi nasional. Pernyataan itu, disertai sindiran "lebih baik jadi petani daripada menteri kepolisian", malah dibelokkan netizen menjadi desakan agar ia mundur dari jabatan Kapolri dan benar-benar kembali ke desa.
Data investigatif Komnas HAM memperkuat kritik publik terhadap kinerja Polri era Listyo. Pada 2024, Polri paling banyak diadukan dengan 751 kasus, sementara sepanjang 2025 mencapai 2.796 aduan pelanggaran HAM, termasuk 612 kasus ketidakprofesionalan APH dan 116 kekerasan/penyiksaan oleh aparat.
Konteks Ultimatum Listyo SigitPernyataan keras Listyo disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 26 Januari 2026 di Senayan. Ia menolak wacana Polri di bawah kementerian, menyebutnya melemahkan negara, dan berseloroh tolak tawaran menteri kepolisian: "Saya lebih baik menjadi petani saja.
"Meski disambut aplaus DPR, ucapan ini viral dan dibalikkan menjadi meme #ListyoJadiPetani, dengan netizen menyoroti kegagalan Polri seperti judi online dan tambang ilegal.
Data Statistik Pelanggaran HAM PolriEra Listyo Sigit (2021-sekarang) ditandai peningkatan aduan HAM. Berikut ringkasan kunci dari laporan resmi:
Peneliti ISESS Bambang Rukminto bahkan sebut Listyo sebagai "Kapolri paling buruk pasca-reformasi" karena kasus tak tuntas.
Meski ada capaian seperti penurunan kriminal 4,23% di 2024, kritik HAM mendominasi :
Ultimatum 2026 kini tambah bensin, dengan tagar viral soroti "daripada Kapolri gagal, mending petani". Analis bilang ini ujian reformasi Polri di era Prabowo.
Kinerja Polri 2025 capai 91,54% (sangat baik per Kementerian), tapi aduan HAM erosi kepercayaan.
Apakah Listyo bertahan atau "ke sawah"? Publik tunggu respons presiden
