Denpasar, 26/2/2026, WartaGlobal. Id
Kebijakan stabilisasi harga daging sapi impor melalui surat Dirjen PKH Agung Suganda (2 Februari 2026) memicu keresahan pelaku usaha feedlot dan RPH.
Harga sapi bakalan dibatasi Rp55.000/kg di feedlot dan Rp56.000/kg di RPH hingga Idulfitri, meski landed cost impor dari Australia mencapai Rp61.487/kg (November 2025) akibat kurs rupiah lemah.
Feedloter terjepit rugi, berisiko menahan stok seperti kasus 2015 yang dituduh kartel oleh KPPU.Konflik Hukum dan WewenangSurat edaran ini bertentangan dengan Peraturan Bapanas No. 12/2024 yang menetapkan harga acuan Rp56-58.000/kg di feedlot, serta Perpres 66/2021 yang serahkan kewenang harga ke Bapanas. Ahli hukum anggap surat batal demi hukum karena Dirjen PKH tak berwenang.
Rapat 22 Januari melibatkan Bapanas, Polri, dan asosiasi, tapi tak selesaikan diskriminasi terhadap daging kerbau.Diskriminasi Kerbau yang MenahunSementara daging sapi terkendali (produsen Rp53.895/kg, konsumen Rp137.352/kg per 24 Jan-24 Feb 2026), daging kerbau konsumen Rp111.713/kg—39,6% di atas acuan Rp80.000/kg. Impor kerbau India oleh BUMN (sekarang PT Berdikari) landed cost Rp65.000/kg, tapi untung besar tanpa pengawasan ketat.
Sejak 2016, impor dimaksudkan tekan harga sapi, tapi malah ikut naik dan dicurigai dioplos.Risiko Rantai Pasok dan Pelaku UsahaBandar hadapi selisih tipis Rp1.000/kg dari feedlot ke RPH, plus penurunan bobot sapi akibat stres transportasi; karkas maksimal Rp107.000/kg tak tutup biaya.
Pedagang risikokan rendemen daging di bawah 70% dari karkas, sementara harga jual acuan Rp130-140.000/kg. Satgas Saber Bapanas (Kepala No. 4/2026) awasi 10 komoditas termasuk ruminansia, tapi tanpa fairness, legitimasi pudar.Peringatan Sejarah dan SolusiKasus 2015 ulang jika feedloter gagal bayar kredit dan tahan stok: pasokan turun, harga meledak. Otoritas harus hindari salah tuduh, prioritaskan impor lokal atau subsidi pakan untuk hindari bleeding.
Tanpa kesetaraan sapi-kerbau, kebijakan pemerintah justru ciptakan ketidakadilan bagi swasta vs BUMN
