Halmahera Selatan, WartaGlobal.Id – Agenda penguatan sektor pesisir kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Daerah Pemilihan II Halmahera Utara–Morotai, Nazlatan Ukhra Kasuba, dijadwalkan tampil sebagai narasumber dalam kegiatan bertajuk “Pengelolaan Pesisir dan Laut untuk Pembangunan Agromaritim Berkelanjutan” yang akan digelar di Halmahera Selatan pada 10 April 2026.
Kehadiran Nazlatan yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara dinilai strategis, mengingat peran legislatif dalam mendorong regulasi dan pengawasan pengelolaan sumber daya pesisir semakin krusial di tengah tekanan eksploitasi dan perubahan iklim.
Kegiatan ini diproyeksikan menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat pesisir dalam merumuskan arah pembangunan berbasis potensi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Fokus utama pembahasan mencakup tata kelola wilayah pesisir, perlindungan ekosistem laut, serta integrasi sektor agromaritim sebagai penggerak ekonomi daerah.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional terus meningkat, dengan potensi ekonomi mencapai ribuan triliun rupiah per tahun. Namun, di sisi lain, kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang masih menjadi ancaman serius, termasuk di wilayah Maluku Utara yang dikenal memiliki kekayaan biodiversitas laut tinggi.
Nazlatan diharapkan mampu mendorong perspektif kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya. Peran DPRD sebagai fungsi legislasi dan pengawasan menjadi kunci dalam memastikan setiap program pembangunan pesisir berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.
Sejumlah pihak menilai kegiatan ini tidak boleh berhenti pada tataran seremonial semata. Implementasi nyata di lapangan, termasuk penguatan kapasitas masyarakat pesisir dan pengawasan terhadap aktivitas industri, menjadi tantangan yang harus dijawab bersama.
Salah satu panitia kegiatan menyampaikan, forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi konkret. “Kami ingin hasilnya tidak sekadar wacana, tetapi menjadi pijakan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat pesisir,” ujarnya.
