Penompen, Kamboja, 1 April 2026
WartaGlobal.id
Di bawah terik matahari Penompen yang membakar kulit, seorang warga negara Indonesia (WNI) bernama Ahmad (bukan nama sebenarnya) rela menggadaikan paspor hanya demi sepiring nasi hangat. “Perut saya sudah tiga hari kosong. Kalau tidak makan, saya bisa jatuh dijalanan,” ujarnya sambil berurai air mata di pinggir trotoar kumuh, Selasa (1/4/2026). Baru saja, ia menitipkan dokumen kebangsaan itu di sebuah warung makan kecil sebagai “jaminan”, sementara isak tangis menggantikan kata-kata.
Kisah ini terungkap saat Tim Pencari Fakta (TPF) WartaGlobal mengunjungi kawasan Penompen, tempat belasan WNI terlantar berkerumun di shelter darurat. Ahmad mengaku terjebak di Kamboja setelah gagal menjalankan pekerjaan online scam yang dijanjikan agen. “Uang tidak punya, kerja tidak bisa, dan kami tidur di jalanan seperti pengemis,” ceritanya, sesak dada menekan kalimat. “Saya hanya menunggu mukjizat Tuhan untuk bisa pulang ke tanah kelahiran. Apakah saya mati di Kamboja ini, atau organ saya terjual?”
Dokumen yang digadaikan itu kini menjadi simbol jelas: paspor bukan lagi alat perjalanan, melainkan “barang gadai” demi kelangsungan hidup. Di warung sederhana, pemilik warung menerima paspor sebagai jaminan, karena Ahmad tidak mampu membayar separuh harga makanan. “Saya janji, kalau saya sudah punya uang, saya tebus paspor itu,” ujarnya lirih, menatap jalanan tempat ia berjalan tanpa tujuan.
Kondisi ini menggambarkan tragedi yang lebih luas. Data Kementerian Luar Negeri mencatat lonjakan WNI di Kamboja yang meminta bantuan kepulangan, dengan total 2.277 orang melapor hingga Januari 2026, dan 5.500 WNI eks-scam mengirim surat terbuka ke Komisi III DPR RI pada 17 Maret, meminta pemudahan repatriasi dan perlindungan HAM. “Bagi yang tidak sanggup bayar tiket, mereka dikurung di ruang gelap tanpa ponsel dan makan sekali sehari,” tulis surat itu, menyoroti human trafficking dan utang paksa.
TPF WartaGlobal menemukan puluhan WNI lain di shelter Phnom Penh, sebagian besar korban sindikat penipuan daring yang disekap, dipukul, dan disetrum. Kementerian Imigrasi dan KBRI Phnom Penh bekerja sama menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi yang dokumennya hilang, namun prosesnya lambat. “Kami menunggu hingga berminggu-minggu tanpa makanan layak,” keluh Roni, 28 tahun, asal Medan, yang terlantar bersama 32 WNI lainnya.
Ahmad menambahkan, keputusasaan membawa ketakutan ekstrem:
“Saya dengar kabar, ada orang yang dijual organ tubuhnya di Kamboja. Apakah saya berikutnya?” Kata-kata itu menggema, menggugah rasa kemanusiaan. KBRI Phnom Penh belum merespons permintaan klarifikasi WartaGlobal, namun Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mencatat ribuan WNI terjebak “budak digital” di Kamboja dan Myanmar sejak 2024, dengan modus lowongan kerja palsu.
Kisah Ahmad bukan akhir, melainkan alarm darurat. Apakah mukjizat itu akan datang sebelum tragedi organ jual-beli menimpa?
WartaGlobal terus memantau, sementara aktivis hak asasi manusia mendesak pemerintah Indonesia segera mempercepat repatriasi darurat dan memperketat pengawasan calo tenaga kerja.
(Tim TPF WartaGlobal di lapangan)
