Denpasar, 14 Februari 2026 – Di balik gemerlap pariwisata Pulau Dewata, kemiskinan di Bali kerap luput dari pandangan mata. Meski angka resmi menunjukkan penurunan menjadi 3,42 persen pada September 2025, realitas struktural masyarakat dan kebijakan pemerintah justru memperburuk kondisi ini, khususnya di kalangan petani dan masyarakat adat.
Struktur Masyarakat yang Menyembunyikan KemiskinanStruktur sosial Bali yang kental dengan sistem subak, desa adat, dan kewajiban gotong royong menciptakan kemiskinan struktural yang tidak terlihat. Masyarakat pedesaan, yang mendominasi sektor pertanian, menghadapi kerentanan tinggi—sekitar 8,69 persen rumah tangga mengalami kemiskinan sementara akibat fluktuasi konsumsi dan pengeluaran sosial seperti sumbangan adat.
Hal ini diperparah oleh budaya "terlalu miskin karena bantuan sosial", di mana kelompok abu-abu sengaja mempertahankan status miskin demi BLT, sementara kewajiban adat menghambat mobilitas ekonomi.
Di Karangasem, misalnya, intervensi pemerintah gagal mengatasi akar struktural seperti akses lahan terbatas bagi petani.
Kebijakan Pejabat yang Mempertajam KetimpanganPara pejabat dan pemimpin Bali, termasuk Gubernur Wayan Koster, mengklaim pencapaian kemiskinan terendah nasional, namun data BPS justru menunjukkan stagnasi di 4-5 persen selama bertahun-tahun.
Kebijakan penanggulangan kemiskinan dinilai umum dan kurang komprehensif, mengabaikan perbedaan karakter antar-daerah serta minim keberpihakan pada difabel, lansia, dan desa adat yang belum dilibatkan secara strategis.
Bahkan, konflik kepentingan pariwisata versus pertanian membuat program seperti pengembangan modal manusia (pendidikan dan pelatihan) hanya menyentuh kemiskinan kronis 1,86 persen, sementara mayoritas rumah tangga tetap rentan.
Dampak pada Masyarakat dan RekomendasiKemiskinan tak kasat mata ini menggerus daya saing Bali, di mana usia produktif 30-39 tahun justru mendominasi korban kemiskinan dinamis.
Inovasi seperti keterlibatan desa adat dalam program akselerasi diusulkan Bappeda, tapi implementasi masih lemah di tengah euforia data BPS.
Untuk mengatasinya, diperlukan kajian spesifik per daerah, pengurangan variabilitas konsumsi via asuransi, dan reformasi kebijakan yang pro-rakyat, bukan sekadar klaim prestasi.
Pariwisata Bali mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, namun justru memperburuk kemiskinan tersembunyi melalui ketimpangan distribusi manfaat dan kenaikan biaya hidup.
Ketimpangan Distribusi EkonomiPariwisata menciptakan lapangan kerja informal seperti buruh harian di vila atau pedagang kaki lima, tapi pekerja ini sering tanpa jaminan sosial, gaji tetap, atau akses karier, sehingga tetap miskin meski dekat pusat wisata.
Konversi lahan sawah subak menjadi hotel dan klub pantai menghilangkan mata pencaharian tradisional petani, sementara pendapatan utama mengalir ke pemilik asing atau elite lokal.
Akibatnya, kawasan non-wisata seperti Bali Utara dan Timur (misalnya Gobleg di Buleleng) mengalami kemiskinan ekstrem, kontras dengan kemewahan di Selatan.
Kenaikan Biaya Hidup dan PenggusuranLonjakan harga tanah, sewa rumah, dan kebutuhan pokok di sekitar Canggu, Ubud, dan Jimbaran memaksa warga lokal pindah ke pinggiran, memperlemah jaringan sosial adat dan meningkatkan kerentanan ekonomi.
Pasca-pandemi, meski kunjungan wisatawan pulih, tingkat pengangguran terbuka tinggi berkontribusi pada kemiskinan dinamis melalui efek tidak langsung PDRB pariwisata.
Pekerja seperti asisten rumah tangga di Ubud sering hidup di bawah garis kemiskinan relatif, dengan gaji Rp1,2 juta habis untuk kebutuhan dasar anak dan utang.
Upaya Mitigasi yang TerbatasSurf tourism lokal seperti Kima Surf menawarkan peluang kecil melalui akses pendidikan dan kesehatan, tapi tidak mengatasi gentrifikasi secara luas.
Secara statistik, PDRB pariwisata berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan jika dikombinasikan pendidikan, tapi distribusi tidak merata mempertahankan kemiskinan terselubung di 162.000 jiwa pada 2017
Sumber :M.Yunus Pemenang Nobel Perdamaian
