Jakarta, 28/2/2026, WartaGlobal, Id
Peluang lonjakan harga daging sapi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 semakin mengemuka, terutama di tengah ketidakpastian populasi sapi–kerbau domestik, kembalinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta kebijakan pengalihan dominasi impor dari swasta ke BUMN yang belum sepenuhnya siap.
Menurut data pemerintah, produksi daging sapi dan kerbau dalam negeri selama ini hanya menopang sekitar 45–46 persen dari total kebutuhan nasional.
Sisanya dipenuhi dari impor, baik berupa sapi bakalan maupun daging beku. Namun dalam satu dekade terakhir, populasi sapi dan kerbau justru menurun tajam: dari 14,23 juta ekor pada 2013 menjadi 11,79 juta ekor pada 2023, atau turun sekitar 17,2 persen. Sebagian besar jumlah tersebut adalah sapi potong dan sapi perah, sementara populasi kerbau turun dari 1,109 juta ekor menjadi hanya sekitar 470 ribu ekor.Perubahan populasi ini diperparah oleh wabah PMK yang kembali mewabah pada Mei 2022.
Sebelumnya, Indonesia sempat bebas PMK sejak 1986, tetapi wabah kembali muncul dengan kerugian ekonomi langsung yang mencapai Rp11,6 triliun. Di samping itu, biaya penanganan PMK selama satu abad sebelumnya dipaparkan mencapai US$1,66 miliar. Meski pada Januari 2026 pemerintah melaporkan sekitar 800 ekor sapi terpapar PMK dan mulai mendistribusikan 4 juta dosis vaksin sepanjang 2026, kapasitas vaksin tersebut baru menjangkau sekitar 33,9 persen dari total populasi sapi–kerbau.
“Kita berada di titik yang rawan: data pemantauan PMK tidak jelas, jumlah populasi yang benar-benar sehat dan siap potong tidak diketahui, sementara kebutuhan konsumsi akan membengkak di Ramadan dan Idulfitri,” kata Khudori, pengamat komoditas pangan, dalam tulisan analitisnya yang beredar akhir Februari 2026.Di sisi lain, alur pasokan lain juga tampak rentan.
Pasokan sapi dari feedlot diproyeksikan menurun, sementara peternak cenderung menunda penjualan ternak tunggal untuk menunggu Iduladha. Kondisi ini memperketat jumlah sapi lokal yang siap potong, sehingga harga per kilogram bobot hidup di tingkat RPH (rumah potong hewan) menjadi tinggi. Kenaikan harga di tingkat peternak itu kemudian berpotensi menarik harga daging sapi di pasar konsumen melampaui harga acuan Rp130.000–Rp140.000 per kilogram.
Pada saat yang sama, harga daging kerbau impor dari India—yang awalnya dimaksudkan untuk menekan harga daging sapi—justru meroket. Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional, rerata harga daging kerbau di konsumen selama 26 Januari–26 Februari 2026 mencapai Rp111.848 per kilogram, atau sekitar 39,8 persen di atas harga acuan penjualan konsumen Rp80.000 per kilogram yang diatur dalam Peraturan Bapanas 12/2024.
Kementerian Pertanian sendiri telah mengeluarkan surat edaran pada 27 Januari dan 2 Februari 2026 yang mengikat feedlot dan rumah pemotongan hewan untuk menjual maksimal Rp55.000 per kilogram dan Rp56.000 per kilogram untuk bobot hidup.
Namun Khudori menilai instrumen ini tidak akan cukup kuat mengendalikan harga daging sapi yang beredar luas di pasar, apalagi jika pasokan dari dua sumber utama—domestik dan impor—terus tertekan.Tahun 2026, pemerintah merencanakan impor 400 ribu ekor sapi indukan, 700 ribu ekor sapi bakalan, dan 297 ribu ton daging beku.
Dari total kuota impor setara daging sapi–kerbau sekitar 437 ribu ton, BUMN PT Berdikari memegang kuota sekitar 61,7 persen. Khusus untuk daging sapi beku, BUMN menjadi pemegang kuota mayoritas (76 persen), berkebalikan dengan tahun 2025 ketika swasta menguasai sebagian besar kuota.Pergeseran dominasi ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana BUMN benar-benar siap berperan sebagai pemasti pasokan dan penstabil harga. Di sisi teknis, kapasitas SDM, infrastruktur gudang dan logistik, serta kemampuan keuangan BUMN yang ditugaskan masih dipertanyakan.
Jika pada akhirnya BUMN harus bermitra dengan pelaku swasta yang lebih mumpuni, risiko pembentukan “pemburu rente” baru pun terbuka.“Alih-alih memperbaiki keadaan, kebijakan yang mengalihkan sebagian besar bisnis yang semula dikelola swasta ke BUMN tanpa kesiapan memadai malah bisa menciptakan distorsi baru di pasar,” ujar Khudori.
Bagi masyarakat, peluang kenaikan harga daging sapi tahun ini terasa semakin nyata: populasi turun, PMK masih mengintai, mekanisme impor dan distribusi masih rapuh, dan regulasi harga eceran tidak mampu menjangkau seluruh rantai pasok.
Dalam situasi seperti ini, tekanan hukum supply–demand hampir tak terelakkan, terutama menjelang masa puncak konsumsi daging di Ramadan dan Idulfitri 2026
Sumber:
Khudori.
