Jakarta, 20 Februari 2026 , WartaGlobal. Id
Bayangkan sebuah ruang redaksi di mana editor memandang naskah investigasi tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tatapan ragu, lalu secara diam-diam memotong paragraf paling pedasnya.
Bukan karena perintah dari istana atau tekanan pengusaha, tapi karena ketakutan yang lahir dari dalam diri sendiri.
Fenomena "swasensor" ini kini merajalela, dan data terbaru membuktikan: 80% jurnalis Indonesia mengaku pernah membungkam berita kritis mereka sendiri.
Korban utama? Program unggulan pemerintah seperti MBG dan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang kini berstatus "topik keramat" di meja redaksi.Data Mengejutkan dari Indeks Keselamatan Jurnalis 2025Indeks Nasional Keselamatan Jurnalis 2025, yang dirilis oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan mitra risetnya, menjadi pengingat pahit atas krisis ini. Survei terhadap 1.200 jurnalis di seluruh Indonesia menemukan bahwa 80% responden mengaku melakukan swasensor—praktik memotong atau menahan berita potensial kontroversial sebelum mencapai publik.
Angka ini melonjak 15% dari tahun sebelumnya, menandakan erosi keberanian pers yang semakin parah.Lebih mencengangkan lagi, MBG menduduki peringkat pertama sebagai isu paling ditakuti: 58% jurnalis menghindari kritik mendalam terhadap program andalan Presiden yang menjanjikan makan gratis untuk 83 juta anak dan ibu hamil.
Disusul PSN dengan 52%, di mana proyek infrastruktur raksasa seperti tambang dan bendungan sering kali "hilang" dari berita karena bersinggungan dengan kepentingan elite politik dan korporasi."MBG seharusnya jadi ladang emas untuk investigasi: anggaran Rp400 triliun, distribusi makanan yang bolong-bolong, hingga dugaan korupsi di tingkat daerah.
Tapi media jarang menyentuhnya. Kenapa? Karena satu berita kritis bisa berujung ancaman pidana atau pencabutan iklan," ujar Ketua Aliansi yang tidak mau disebut namanya, saat diwawancarai WartaGlobal minggu lalu.
Ia mencontohkan kasus tambang di kawasan PSN Kalimantan yang "raib" dari laporan media nasional setelah mendapat tekanan halus dari pemodal.Swasensor:
Lebih Mematikan Daripada Sensor LangsungFenomena ini bukan sekadar kebetulan, tapi gejala sistemik. Dosen Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Ignatius Haryanto, menyebut swasensor sebagai "kanker internal" bagi pers Indonesia. "Sensor eksternal seperti pembredelan era Orde Baru masih bisa dilawan dengan solidaritas.
Tapi saat media menyensor diri sendiri, itu seperti harimau yang mencabut taringnya sendiri. Fungsi kontrol sosial lumpuh total," tegasnya dalam seminar virtual pekan ini.Data pendukungnya ironis. Meski pemerintah mengklaim transparansi, kasus kekerasan terhadap jurnalis justru naik 25% pada 2025, menurut Dewan Pers.
Contoh nyata: Salah satu Wartawan DiBali yang mengendus penyimpangan MBG di sekolah-sekolah Denpasar—seperti makanan kadaluarsa dan mark-up harga—memilih "membunuh" laporannya setelah mendapat telepon "peringatan" dari pejabat daerah. "Saya takut keluarga kena sasaran. Lebih aman diam," aku salah satu jurnalis anonim yang enggan disebut namanya.Historisnya, ini bukan hal baru. Era Reformasi 1998 lahir dengan janji pers bebas, tapi dua dekade kemudian, Undang-Undang ITE dan UU Penyiaran menjadi "pedang Damocles" bagi jurnalis. Tambahan PSN melalui UU Cipta Kerja 2020 semakin memperlemah pengawasan lingkungan dan sosial, membuat media enggan menggali lebih dalam.
Pemerintah Bantah, tapi Fakta Bicara Lain Di sisi lain, pemerintah bersikukuh tak ada tekanan. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, menegaskan, "Kami terbuka sepenuhnya. MBG boleh dikritik, asal berbasis fakta. Demokrasi berarti ruang untuk perbedaan sudut pandang." Klaim ini didukung data Kementerian Komunikasi:
Lebih dari 500 laporan MBG telah dimuat media sejak peluncuran.Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: Jika pintu terbuka lebar, mengapa 80% jurnalis memilih menutup mulut? Analisis WartaGlobal menemukan pola: Media besar bergantung iklan negara (Rp1,2 triliun pada 2025), sementara jurnalis freelance menghadapi intimidasi digital via buzzer bayaran.
Hasilnya? Berita MBG didominasi puji-pujian: "83 juta penerima terlayani lancar," tanpa sorotan kegagalan di lapangan seperti di Papua dan NTT, di mana distribusi makanan gagal hingga 40%.Dampak Jangka Panjang:
Rakyat yang DibodohiKetika pers kehilangan taringnya, rakyat yang paling dirugikan. Tanpa investigasi tajam, penyimpangan MBG—seperti dugaan korupsi Rp50 miliar di Jawa Tengah (berdasarkan audit BPK 2025)—tetap tersembunyi. PSN pun demikian: Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mangkrak akibat lahan sengketa jarang dibahas secara kritis.
"Media bukan humas pemerintah. Kalau swasensor terus, kita kembali ke era New Order di mana berita hanyalah brosur propaganda," kritik aktivis pers, Najwa Shihab, via akun X-nya.
Ia mendesak pembentukan dana perlindungan jurnalis independen untuk memutus rantai ketakutan.Jalan Keluar? Solidaritas dan Reformasi HukumAJI mengusulkan moratorium UU ITE pasal karet dan penguatan Dewan Pers.
Sementara itu, jurnalis seperti Anda—yang masih berani bertanya—adalah harapan terakhir. Pertanyaannya kini: Apakah profesi jurnalistik kita masih punya nyawa, atau sudah jadi profesi "cari aman" belaka?WartaGlobal akan terus memantau. Kontribusi pembaca soal MBG atau PSN di lapangan sangat dinanti untuk investigasi lanjutan.
