Pada Kamis (19/2/2026), WartaGlobal. Id
KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk tiga pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Kasus ini menyoroti praktik curang di kalangan pegawai pajak, meski pajak jadi sumber pendapatan negara terbesar—kontribusi DJP capai Rp1.869 triliun pada 2025, atau 84% dari target penerimaan negara non-migas.Ini menambah daftar skandal serupa, seperti kasus suap pemeriksaan pajak sebelumnya yang menjerat pejabat DJP dan wajib pajak.
KPK temukan bukti manipulasi laporan pemeriksaan untuk "mengempeskan" utang pajak, merugikan negara ratusan miliar rupiah.Program MBG: Kontroversi di Balik Pelayanan RamadanQuery Anda sebut "JEJAK DIGITALisme" terkait Kepala Badan Gizi Nasional (disebut "Badan Gizi Nasigaiafirero
Kemungkinan typo dari Badan Gizi Nasional dan program MBG). Dadan (kemungkinan Dadan Hindayana, pejabat terkait gizi) tegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap jalan selama Ramadan, libur Idul Fitri 1447 H (estimasi April 2026), cuti bersama, bahkan Imlek. Fokusnya pada gizi seimbang, keamanan pangan, ketertiban, dan akuntabilitas.Latar Belakang MBG: Program unggulan pemerintah untuk 82,9 juta penerima (anak sekolah, balita, ibu hamil) dengan anggaran Rp71 triliun di 2026.
Tujuannya tekan stunting dan tingkatkan gizi.Jaminan Operasional: Pelayanan tetap berjalan meski hari libur, dengan pengawasan ketat untuk hindari pemborosan atau korupsi—mirip isu di DJP
.Ustadz Das'ad Latin (kemungkinan Das'ad Latif, aktivis Islam) pertanyakan "dibalik MBG".
Ini merujuk kritik publik soal:Potensi Korupsi: Dugaan mark-up harga makanan, alih dana ke proyek fiktif, atau afiliasi dengan pihak swasta (lihat laporan Tempo dan CNN Indonesia, Feb 2026).Jejak Digital: Dugaan jejak transaksi digital (e-KTP, transfer bank) tunjukkan aliran dana mencurigakan ke pejabat Badan Gizi atau vendor.
KPK belum konfirmasi kaitan langsung, tapi pengawasan digitalisme (forensik digital) jadi kunci penyidikan serupa.Kritik Lain:
Efektivitas program dipertanyakan karena stunting masih 21,6% (SSGBI 2025), plus isu halal dan kualitas selama puasa.
Kaitan dengan kasus DJP? MBG bergantung pendanaan APBN dari pajak—korupsi pajak bisa kurangi anggaran program sosial seperti ini.
