Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. (Istimewa)SEMARANG, WARTAGLOBAL.id --
Pascainsiden Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menekankan kepada kepala daerah di wilayahnya, agar menciptakan birokrasi yang bersih.
“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan good governance,” kata Luthfi, seusai Rakor Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).
Dia mengungkapkan telah mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Jateng, agar menjaga integritas dan tidak melanggar hukum.
“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum,” tegasnya.
Sebagai informasi, KPK sebelumnya mengamankan Fadia Arafiq bersama orang kepercayaan dan ajudannya, dalam OTT di Semarang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kasus tersebut terkait dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ketiganya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih mendalami konstruksi perkara dan peran masing-masing pihak dalam dugaan praktik rasuah tersebut.
Kasus OTT KPK terhadap Bupati Pekalongan ini menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung perkara korupsi. Sebelumnya, mantan Bupati Pati, Sudewo, juga lebih dulu terjerat kasus hukum.
Peristiwa ini kembali menjadi sorotan publik sekaligus alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal, transparansi pengadaan proyek, serta komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (Hans)
