Kamboja Tegas!!! Tanpa Ampun Razia Besar Penipuan Online di Poipet: Kamboja Keras Tangani Scam dan Jodol - Warta Global Indonesia

Mobile Menu

Top Ads

Dirgahayu RI
Memuat berita...

More News

logoblog

Kamboja Tegas!!! Tanpa Ampun Razia Besar Penipuan Online di Poipet: Kamboja Keras Tangani Scam dan Jodol

Thursday, April 30, 2026



 Poipet, Banteay Meanchey, Kamboja  WartaGlobal. Id
Pemerintah Kamboja melancarkan razia kilat pada sore hari, 29 April 2026, menyasar jaringan penipuan online di Kota Poipet, Provinsi Banteay Meanchey. Operasi ini menewaskan puluhan tersangka terkait scam investasi palsu dan praktik "jodol" (penipuan perjodohan online) yang merugikan korban lintas negara, termasuk warga Indonesia.

Menurut sumber resmi dari Kementerian Dalam Negeri Kamboja, razia dilakukan oleh satuan tugas gabungan polisi nasional dan intelijen, menangkap 45 pelaku utama di lima lokasi gudang call center ilegal. "Kami proses setiap kasus scam dan jodol sesuai undang-undang baru tentang penipuan online yang telah resmi disahkan," ujar Jenderal Khieu Sopheak, juru bicara kementerian, dalam konferensi pers pagi ini. UU tersebut, yang mulai berlaku bulan lalu, mengatur hukuman berat hingga 20 tahun penjara plus denda miliaran riel bagi pelaku kejahatan siber.

Apa yang Terungkap?
Modus Scam: Pelaku menggunakan aplikasi palsu untuk menipu korban dengan janji investasi kripto dan pinjaman cepat, merampas dana hingga ratusan ribu dolar AS.

Jodol Berbahaya: 
Jaringan perjodohan online memanfaatkan migran pekerja dari Asia Tenggara, memaksa korban menjadi "umpan" untuk menarik uang transfer dari calon pasangan.
Dampak Lintas Batas: Sebanyak 20 korban Indonesia dilaporkan terlibat, dengan kerugian minimal Rp 5 miliar, menurut data awal dari Kedutaan Besar RI di Phnom Penh.

Razia ini bagian dari kampanye nasional Kamboja membersihkan Poipet sebagai "sarang penipu digital" yang selama ini jadi sorotan Interpol. Pemerintah berjanji ekstradisi pelaku ke negara asal korban jika terbukti. Aktivis hak migran memuji langkah ini, tapi mendesak transparansi untuk cegah keterlibatan pejabat lokal.
Kementerian Dalam Negeri Kamboja menegaskan: "Tidak ada tempat aman bagi penjahat siber. Hukum baru kami siap hancurkan jaringan ini."Netti/*

Berita ini dikumpulkan dari pernyataan resmi pemerintah Kamboja dan sumber lapangan.