Jakarta, WartaGlobal. Id
Di negeri yang bangga dengan jargon demokrasi, kebebasan berpendapat kini terperosok ke jurang diskriminatif.
Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, dengan tenang menyambut laporan polisi dari sejumlah kelompok masyarakat atas dugaan makar dan penghasutan. Bukan karena dia haus konflik, tapi karena sistem kita sudah rusak: kritik tajam langsung dicap pengkhianat.
"Itu tidak apa-apa. Jadi itu menurut saya bagian dari hak warga untuk melaporkan ke polisi. Ujungnya ke mana ya saya tidak tahu," tegas Saiful usai diskusi politik dan kebebasan akademik di FISIP UIN Jakarta, Kamis (23/4/2026). Kata-katanya sederhana, tapi menusuk: sementara rakyat boleh lapor seenaknya, akademisi seperti dia kini jadi sasaran empuk aparat yang alergi kritik.
Ironisnya, ini bukan kasus pertama. Sejak era pasca-reformasi, label "makar" dan "penghasutan" jadi senjata ampuh untuk membungkam suara kritis. Ingat kasus aktivis hak asasi yang dilaporkan gara-gara tweet pedas? Atau dosen yang dihujat karena analisis politik? Saiful Mujani, yang dikenal vokal soal dinamika kekuasaan, kini jadi korban terbaru. Pelapornya? Kelompok masyarakat yang katanya bela negara, tapi praktiknya justru membela status quo busuk.
Saiful siap hadapi proses hukum penuh. "Saya tidak mempersoalkan langkah tersebut," tambahnya, menunjukkan ketangguhan seorang ilmuwan di tengah badai intoleransi. Tapi pertanyaannya menggantung: sampai kapan kebebasan akademik dibiarkan buntu oleh tuduhan diskriminatif? Negara yang takut kritik bukan negara kuat, tapi rezim rapuh yang menyembunyikan kegagalan di balik jerat UU ITE dan KUHP kolonial.
Kita pantau ujungnya. Karena jika Saiful Mujani pun bisa dilabeli makar hanya karena bicara politik, maka siapa lagi yang aman di negeri Pancasila yang pincang ini? Netti/*
Sumber :
Saiful Mujani
