Jakarta Warta Global.id
,4 Juni 2026 Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan suasana kebatinannya yang mendalam setelah mengambil langkah drastis merombak jajaran pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Pengakuan ini disampaikan Presiden di tengah sorotan publik terkait penyelidikan hukum yang menyasar lembaga penyokong program prioritas pemerintah tersebut.
Dalam sambutannya di acara bertajuk Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition yang digelar pada Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo tidak menutupi rasa sedihnya. Ia mengakui bahwa mengganti tokoh-tokoh yang sebelumnya diberikan kepercayaan penuh untuk menjalankan amanat besar negara adalah tugas yang sangat berat secara personal.
"Saya merasa sedih harus mengambil keputusan ini. Mengganti orang-orang yang selama ini kita percaya untuk menjalankan tugas besar bagi bangsa bukanlah perkara mudah," ungkap Prabowo di hadapan para undangan.
Meskipun diliputi rasa haru, Presiden menegaskan bahwa langkah ini harus diambil demi menyelamatkan program strategis nasional. Keputusan perombakan tersebut didasari oleh adanya laporan serius mengenai,Kekurangan manajerial yang menghambat distribusi program, Kejanggalan operasional di lapangan.dan Indikasi kuat penyelewengan kekuasaan di tingkat pimpinan.
Prabowo menekankan bahwa integritas adalah harga mati, terutama pada program yang menyangkut gizi dan kesehatan generasi masa depan Indonesia.
Terkait rincian kasus atau sosok spesifik yang diganti, Presiden Prabowo memilih untuk membatasi komentarnya. Hal ini dilakukan guna menjaga objektivitas dan menghormati proses penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak berwenang.
"Saya tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai detail alasan spesifiknya, karena saat ini pihak-pihak terkait sedang menjalani proses penyelidikan hukum. Kita biarkan hukum bekerja," tambahnya.
Langkah tegas namun emosional ini dipandang banyak pihak sebagai bukti komitmen Presiden dalam menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap tepat sasaran dan bersih dari praktik korupsi.(Tomo wrg)
