Jakarta, WartaGlobal.id - Langkah tegas Kejaksaan Agung RI menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Senator DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Paul Fincent Mayor.
Paul menilai keberanian Korps Adhyaksa membongkar dugaan korupsi di lembaga strategis negara tersebut merupakan bukti bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu, sekalipun menyasar institusi setingkat kementerian yang mengelola anggaran bernilai triliunan rupiah. Berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung, penyidik telah menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola Program MBG tahun 2025–2026.
Menurut Paul Fincent, langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung layak mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan kepada Jaksa Agung beserta seluruh jajaran yang menangani perkara tersebut.
"Keberanian mengusut dugaan korupsi di BGN patut diapresiasi. Ini lembaga yang mengelola anggaran besar untuk kepentingan masyarakat. Tidak mudah membongkar kasus di level seperti ini, sehingga saya berharap Presiden memberikan penghargaan kepada Jaksa Agung dan tim penyidik," ujar Paul, Rabu (3/6/2026).
Selain menyoroti perkara di BGN, Paul juga mengingatkan bahwa praktik korupsi di daerah tidak kalah berbahaya dibanding korupsi di tingkat pusat. Ia secara khusus menyinggung masih adanya dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan oknum pejabat di wilayah Papua Barat Daya.
Menurutnya, korupsi telah merampas hak masyarakat atas pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur. Perbuatan tersebut, kata dia, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
"Korupsi merupakan pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Tindakan itu bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tegasnya.
Paul berharap pengungkapan perkara dugaan korupsi di BGN menjadi momentum bersih-bersih birokrasi secara menyeluruh. Ia menilai efek jera harus benar-benar diwujudkan agar para penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak lagi menjadikan jabatan sebagai sarana memperkaya diri.
"Saya memberikan apresiasi dan penghormatan kepada Kejaksaan Agung RI atas langkah berani ini. Semoga penegakan hukum seperti ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat agar tidak bermain-main dengan uang rakyat," katanya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Agung RI masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut dan belum mengumumkan secara resmi total kerugian negara yang timbul akibat dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Proses penyidikan pun masih terus berjalan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab.
