JAKARTA — WartaGlobal.Id

Perdebatan mengenai masa depan kepemimpinan Kejaksaan Agung kembali menarik perhatian. Bukan semata soal siapa yang akan berada di kursi Jaksa Agung, tetapi lebih substantif: model kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan ketika kejahatan semakin kompleks, teknologi semakin dominan, dan tuntutan publik terhadap transparansi hukum semakin tinggi?

Pertanyaan tersebut penting karena kewenangan Kejaksaan sangat luas. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi sekaligus pengacara negara, dengan kewenangan strategis dalam kebijakan penegakan hukum dan keadilan. UU yang sama juga memberikan ruang bagi Kejaksaan melakukan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana.

Artinya, ukuran seorang pemimpin Kejaksaan tidak cukup hanya dilihat dari keberanian melakukan penindakan. Ukurannya harus lebih lengkap: integritas, kapasitas hukum, kemampuan manajerial, independensi, penguasaan teknologi, kemampuan membangun koordinasi antarlembaga, serta keberanian memastikan hukum berlaku secara konsisten.

Dalam konteks itulah nama Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Nazali Lempo, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., CHRMP. muncul dalam ruang diskursus publik sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki pengalaman lintas institusi yang relevan untuk diperbincangkan.

Namun, penilaian tersebut perlu ditempatkan secara objektif: rekam jejak adalah modal, bukan otomatis tiket untuk menduduki jabatan.

Rekam Jejak yang Dapat Diverifikasi

Nazali Lempo merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 1990. Rekam jejak yang tersedia menunjukkan sejumlah posisi strategis di lingkungan Polisi Militer TNI.

Ia pernah menjabat Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut pada 2017–2018, kemudian Komandan Puspomal pada 2018–2021. Pada 2021, ia dipercaya menjadi Komandan Pusat Polisi Militer TNI. Penunjukannya sebagai Danpuspom TNI tercantum dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/645/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021.

Kariernya kemudian berlanjut sebagai Oditur Jenderal TNI. Sejumlah sumber profil mencatat perjalanan tersebut sebagai bagian dari pengalaman panjang Nazali di bidang hukum militer dan penegakan disiplin institusional.

Rekam jejak itu penting dicatat karena Polisi Militer dan Oditurat berada pada wilayah yang berhubungan dengan penegakan hukum, disiplin, pertanggungjawaban dan proses peradilan militer.

Dengan demikian, apabila pengalaman Nazali hendak dikaitkan dengan wacana kepemimpinan penegakan hukum nasional, argumentasinya lebih tepat diletakkan pada pengalaman kepemimpinan hukum-militer, bukan dengan menyebutnya sebagai mantan pejabat Kejaksaan.

Pernah Berhadapan dengan Persoalan Penegakan Hukum Lintas Institusi

Salah satu catatan publik yang relevan adalah keterlibatan Puspom TNI yang dipimpin Nazali dalam koordinasi dengan KPK pada 2021.

ANTARA melaporkan pertemuan KPK dan Puspom TNI ketika Nazali menjabat Danpuspom TNI. Pembahasan antara lain menyangkut penguatan koordinasi dalam pemberantasan korupsi dan kemungkinan optimalisasi mekanisme koneksitas dalam perkara yang melibatkan subjek hukum dari lingkungan militer dan sipil.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengalaman Nazali tidak sepenuhnya berada dalam ruang birokrasi internal militer.

Ada persinggungan dengan penanganan perkara yang melibatkan lembaga penegak hukum lain.

Namun, secara jurnalistik, fakta tersebut juga harus dibaca secara proporsional. Pengalaman berkoordinasi dengan KPK tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang akan berhasil memimpin Kejaksaan.

Kinerja masa depan tetap harus diuji melalui kapasitas, rekam integritas, gagasan kebijakan dan kemampuan menjalankan kewenangan sesuai hukum.

Kejaksaan Sedang Berada di Titik Strategis

Tantangan Kejaksaan hari ini berbeda dengan tantangan penegakan hukum dua dekade lalu.

Kejahatan modern dapat bergerak melalui rekening bank, perusahaan, aset digital, perdagangan lintas negara dan jaringan korporasi.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada penangkapan dan pemidanaan pelaku.

Pertanyaan yang semakin penting adalah:

Ke mana uang bergerak?

Siapa penerima manfaat sebenarnya?

Bagaimana aset diperoleh?

Bagaimana negara memulihkan kerugian?

Dan yang tidak kalah penting:

Apakah proses hukum berlangsung konsisten terhadap semua pihak?

UU Nomor 11 Tahun 2021 sendiri telah memperkuat posisi Kejaksaan dalam aspek pemulihan aset. Ini menunjukkan bahwa paradigma penegakan hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pengembalian aset dan perlindungan kepentingan negara maupun korban.

Modal Nazali: Disiplin, Hukum dan Pengalaman Organisasi

Salah satu aspek yang dapat menjadi bahan evaluasi terhadap Nazali adalah kombinasi pengalaman kepemimpinan militer dan pendidikan hukum.

Profil publiknya mencatat bahwa ia memiliki latar belakang pendidikan hukum hingga tingkat doktor serta pengalaman panjang dalam organisasi Polisi Militer TNI.

Setelah purnawirawan, Nazali juga menjalankan aktivitas profesi hukum melalui Kantor Hukum Nazali Lempo & Partners. Profil kantor hukum tersebut menyebut kantor didirikan pada 2023 dan bergerak dalam pelayanan serta pendampingan hukum.

Dari perspektif kepemimpinan, pengalaman tersebut setidaknya memberikan tiga sudut pandang:

Pertama, perspektif institusi negara.

Bagaimana struktur besar negara bekerja, bagaimana komando dijalankan dan bagaimana keputusan dipertanggungjawabkan.

Kedua, perspektif penegakan hukum.

Bagaimana disiplin, pemeriksaan dan proses hukum berjalan dalam lingkungan militer.

Ketiga, perspektif profesi hukum.

Bagaimana persoalan hukum dihadapi dari sisi masyarakat dan klien.

Tetapi sekali lagi, ketiga pengalaman tersebut merupakan modal untuk diuji, bukan bukti otomatis bahwa seseorang merupakan pilihan terbaik.

Kejaksaan Tidak Hanya Membutuhkan Pemimpin yang Tegas

Publik sering mengidentikkan pemimpin penegak hukum dengan sosok yang keras.

Padahal, ketegasan tanpa akuntabilitas dapat berubah menjadi persoalan.

Sebaliknya, kehati-hatian tanpa keberanian dapat membuat penegakan hukum kehilangan daya.

Karena itu, Jaksa Agung masa depan membutuhkan keseimbangan antara:

ketegasan dan due process;

kewenangan dan akuntabilitas;

penindakan dan perlindungan hak;

kepentingan negara dan kepastian hukum.

Kejaksaan sendiri menegaskan posisinya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan dan memiliki prinsip pelaksanaan fungsi yang merdeka dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya sebagaimana diatur dalam UU.

Karena itu, siapa pun pemimpinnya harus mampu membuktikan bahwa kewenangan besar tersebut dijalankan secara bertanggung jawab.

Kepercayaan Publik: Modal yang Harus Dijaga

Menariknya, persoalan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan tidak selalu berada dalam posisi negatif.

Komisi Kejaksaan pada Mei 2026 menyampaikan bahwa berdasarkan survei GoodStats yang bersumber dari Muda Bicara periode Januari–Maret 2026, Kejaksaan menempati posisi pertama sebagai lembaga negara yang paling dipercaya dalam survei tersebut, dengan tingkat kepuasan 60,3 persen.

Angka tersebut justru menghadirkan tantangan baru.

Jika kepercayaan meningkat, maka ekspektasi publik juga meningkat.

Kejaksaan tidak cukup mempertahankan angka kepercayaan.

Institusi harus mampu mengubah kepercayaan tersebut menjadi legitimasi yang dibangun melalui kinerja nyata, transparansi dan konsistensi.

Dari Penindakan ke Asset Recovery

Salah satu indikator penting Kejaksaan modern adalah kemampuan mengejar hasil kejahatan, bukan hanya pelakunya.

Dalam perkara korupsi, misalnya, keberhasilan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah tersangka atau vonis.

Publik juga berhak mengetahui:

berapa nilai kerugian negara;

berapa aset yang berhasil ditelusuri;

berapa yang berhasil disita;

berapa yang berhasil dirampas berdasarkan putusan;

dan berapa yang benar-benar kembali kepada negara atau pihak yang berhak.

Kewenangan pemulihan aset telah menjadi bagian dari kerangka UU Kejaksaan.

Dengan demikian, kepemimpinan Kejaksaan masa depan harus mampu mendorong penegakan hukum berbasis data dan asset recovery, bukan hanya statistik perkara.

Pertanyaan yang Harus Dijawab Nazali

Jika nama Nazali Lempo hendak ditempatkan dalam diskursus calon pemimpin Kejaksaan, maka pertanyaannya justru harus dibuat lebih tajam.

Apakah pengalaman hukum-militer dapat diterjemahkan menjadi kebijakan penuntutan nasional?

Bagaimana pendekatannya terhadap pemberantasan korupsi?

Bagaimana strategi asset recovery?

Bagaimana menghadapi kejahatan siber dan lintas negara?

Bagaimana menjaga independensi institusi?

Bagaimana memastikan tidak terjadi disparitas penanganan perkara?

Bagaimana membangun sistem pengawasan internal yang efektif?

Dan yang paling penting:

bagaimana memastikan hukum tidak hanya kuat terhadap masyarakat biasa, tetapi juga mampu bekerja ketika berhadapan dengan kekuatan ekonomi, politik dan jaringan kekuasaan?

Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar popularitas seorang figur.

Prof. Dr. M. Aslam Fadli: Kepemimpinan Harus Berorientasi pada Sistem

Dalam pandangan Prof. Dr. M. Aslam Fadli, MH., M.Si., sebagaimana disampaikan dalam bahan yang menjadi dasar tulisan ini, kepemimpinan Kejaksaan ke depan perlu melihat penegakan hukum bukan hanya sebagai proses membawa seseorang ke pengadilan, tetapi sebagai bagian dari pembangunan sistem keadilan yang memberikan kepastian, perlindungan dan rasa keadilan kepada masyarakat.

Pandangan tersebut menempatkan diskusi pada titik yang lebih substantif.

Yang dibutuhkan bukan sekadar figur kuat, melainkan sistem yang kuat.

Sebab, institusi penegak hukum tidak boleh bergantung pada karakter personal seorang pejabat.

Pemimpin datang dan pergi.

Sistem harus tetap berjalan.

Nazali Lempo: Layak Dibicarakan, Tetapi Tetap Harus Diuji

Dari fakta yang dapat diverifikasi, Nazali memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Polisi Militer TNI, pernah memimpin Puspom TNI, memiliki latar belakang pendidikan hukum dan kemudian memasuki profesi hukum setelah purnawirawan.

Fakta tersebut membuat namanya relevan untuk dibicarakan dalam konteks wacana kepemimpinan penegakan hukum.

Tetapi prinsip jurnalistik mengharuskan satu hal tetap dijaga:

potensi tidak boleh ditulis sebagai kepastian.

Demikian pula, pengalaman tidak boleh otomatis diterjemahkan sebagai jaminan keberhasilan.

Jika suatu hari nama Nazali benar-benar masuk dalam proses seleksi atau pertimbangan resmi untuk posisi strategis di bidang penegakan hukum, maka publik layak menilai berdasarkan rekam integritas, gagasan, kapasitas, konflik kepentingan, rekam keputusan dan visi kelembagaan.

Bukan berdasarkan kedekatan.

Bukan berdasarkan tekanan.

Dan bukan berdasarkan popularitas.

Ujian Sesungguhnya Ada pada Sistem

Kejaksaan merupakan salah satu institusi dengan kewenangan sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia.

Karena itu, pergantian kepemimpinan harus menjadi momentum untuk menjawab persoalan yang lebih besar.

Bagaimana memperkuat profesionalisme?

Bagaimana memastikan penegakan hukum tidak diskriminatif?

Bagaimana memperkuat pengawasan?

Bagaimana meningkatkan transparansi?

Bagaimana mempercepat digitalisasi perkara?

Bagaimana menghadapi kejahatan lintas negara?

Bagaimana meningkatkan asset recovery?

Dan bagaimana memastikan kepercayaan publik yang sudah tumbuh tidak berubah menjadi kekecewaan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada akhirnya tidak hanya ditujukan kepada Nazali Lempo.

Pertanyaan itu berlaku bagi siapa pun yang kelak dipercaya memimpin Kejaksaan Agung.

Sebab kursi Jaksa Agung bukan sekadar jabatan.

Ia adalah mandat untuk memastikan kekuasaan hukum negara bekerja dalam koridor hukum.

Dan ukuran keberhasilannya bukan seberapa banyak orang berhasil dijerat.

Ukuran yang lebih penting adalah:

seberapa konsisten hukum ditegakkan, seberapa besar aset negara berhasil dipulihkan, seberapa kuat institusi mempertanggungjawabkan kewenangannya, dan seberapa jauh masyarakat percaya bahwa keadilan benar-benar berlaku bagi semua.

Jakarta, 1 September 2026

MDA/TIM