Salah seorang warga kawasan BLKI Gang Hijrah, Eko, mengaku kecewa dengan kondisi air yang diterimanya. Menurutnya, air ledeng seharusnya bukan sekadar mengalir dari keran, tetapi harus melalui proses pengolahan yang menjamin kualitasnya sesuai peruntukan. “Katanya air ledeng bersih, namun kenyataannya keruh dan asin, sabun pun tak berbusa, same gak bual, mending langsung ke sungai jak, tak bayar,” ujarnya dengan nada kesal.
Keluhan senada disampaikan Dedi Laes, warga Jeruju. Ia membandingkan kondisi sekarang dengan era 1990-an ketika Pontianak pernah menghadapi kemarau panjang. Menurutnya, saat itu masyarakat memang harus mengantre untuk mendapatkan air, tetapi air yang dibawa pulang masih dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. “Dolok kalau udah kemarau kite antri di PDAM bawak ken, sampai rumah bise pakai minum dan masak. Ini ape, udalah keroh, masin pula,” katanya.
Persoalannya kini bukan sekadar air keruh atau rasa asin. Jika benar perubahan kualitas air baku sungai menjadi penyebab, publik patut mengetahui sejauh mana kemampuan instalasi pengolahan air dalam mengatasi kondisi tersebut. Apakah teknologi pengolahan yang dimiliki mampu menghadapi perubahan kualitas air baku saat kemarau, termasuk kemungkinan peningkatan kadar garam akibat intrusi air laut? Pertanyaan ini penting karena pelanggan bukan hanya membayar “air yang mengalir”, melainkan membayar sebuah layanan yang seharusnya menjamin kualitas sesuai standar yang berlaku.
Karena itu, publik layak meminta keterbukaan dari pengelola. Dari mana air baku diambil? Bagaimana proses pengolahannya? Seberapa sering kualitas air diperiksa? Berapa hasil uji kekeruhan, kadar garam dan parameter penting lainnya? Dan yang paling mendasar, apakah air yang sampai ke rumah pelanggan benar-benar memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan? Jangan sampai persoalan kualitas baru menjadi perhatian ketika keluhan warga sudah meluas.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak boleh hanya melihat persoalan ini sebagai masalah teknis perusahaan. Air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jika kondisi kemarau memang menjadi ancaman berulang terhadap kualitas air baku, seharusnya sudah tersedia strategi antisipasi, baik melalui penguatan instalasi pengolahan, teknologi penjernihan, pengendalian sumber air baku maupun skema penanganan ketika kualitas air sungai menurun.
Pertanyaan publik pun semakin mengerucut: apakah PERUMDA Tirta Khatulistiwa benar-benar menjalankan fungsi sebagai perusahaan pengolahan air bersih, atau pelayanan hanya berhenti pada menyedot air sungai, mengolah seadanya, lalu mendistribusikannya kepada pelanggan? Pertanyaan tersebut tentu harus dijawab dengan data, bukan sekadar pernyataan normatif. Pemerintah daerah, DPRD, dan pihak pengelola perlu membuka hasil pemeriksaan kualitas air agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Sebab, pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika air yang keluar dari keran benar-benar keruh, asin dan sulit digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, maka persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai bahan perbincangan di warung kopi. Publik menunggu penjelasan terbuka sekaligus langkah nyata. Pada akhirnya, warga Pontianak hanya ingin memastikan satu hal sederhana: ketika mereka membayar tagihan setiap bulan, apakah yang mereka bayar benar-benar layanan air bersih, atau hanya air sungai yang dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah pelanggan?.[Andi A]
Karena itu, publik layak meminta keterbukaan dari pengelola. Dari mana air baku diambil? Bagaimana proses pengolahannya? Seberapa sering kualitas air diperiksa? Berapa hasil uji kekeruhan, kadar garam dan parameter penting lainnya? Dan yang paling mendasar, apakah air yang sampai ke rumah pelanggan benar-benar memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan? Jangan sampai persoalan kualitas baru menjadi perhatian ketika keluhan warga sudah meluas.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak boleh hanya melihat persoalan ini sebagai masalah teknis perusahaan. Air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jika kondisi kemarau memang menjadi ancaman berulang terhadap kualitas air baku, seharusnya sudah tersedia strategi antisipasi, baik melalui penguatan instalasi pengolahan, teknologi penjernihan, pengendalian sumber air baku maupun skema penanganan ketika kualitas air sungai menurun.
Pertanyaan publik pun semakin mengerucut: apakah PERUMDA Tirta Khatulistiwa benar-benar menjalankan fungsi sebagai perusahaan pengolahan air bersih, atau pelayanan hanya berhenti pada menyedot air sungai, mengolah seadanya, lalu mendistribusikannya kepada pelanggan? Pertanyaan tersebut tentu harus dijawab dengan data, bukan sekadar pernyataan normatif. Pemerintah daerah, DPRD, dan pihak pengelola perlu membuka hasil pemeriksaan kualitas air agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Sebab, pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika air yang keluar dari keran benar-benar keruh, asin dan sulit digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, maka persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai bahan perbincangan di warung kopi. Publik menunggu penjelasan terbuka sekaligus langkah nyata. Pada akhirnya, warga Pontianak hanya ingin memastikan satu hal sederhana: ketika mereka membayar tagihan setiap bulan, apakah yang mereka bayar benar-benar layanan air bersih, atau hanya air sungai yang dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah pelanggan?.[Andi A]
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
