Krisis Karhutla Indonesia Menjadi Alarm HAM, Kesehatan Publik, dan Reputasi Internasional. Francesca Albanese Berada di Indonesia, Tetapi Siapa yang Sungguh-Sungguh Mendengar Jeritan Warga Terdampak?

Jakarta – WartaGlobal.Id

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali membuka persoalan mendasar tentang perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, dan akuntabilitas negara. Ketika ratusan ribu hektare lahan terbakar, asap mengancam kesehatan, dan operasi pemadaman masih berlangsung, publik berhak bertanya: apakah penanganan negara sudah sebanding dengan besarnya kerusakan yang terjadi?

Data resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebutkan, hingga 15 Oktober 2026, luas kumulatif lahan terbakar mencapai sekitar 202.000 hektare. Pada periode yang sama, tercatat sekitar 295.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak. Angka ini bukan sekadar statistik bencana. Di baliknya ada keluarga yang menghadapi risiko kesehatan, anak-anak yang membutuhkan perlindungan, dan masyarakat yang harus menjalani kehidupan di tengah ancaman asap.

Inilah titik kritisnya: keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari berapa banyak api dipadamkan, tetapi juga dari berapa banyak manusia yang berhasil dilindungi.

Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan: Api Belum Tuntas, Pertanyaan Belum Terjawab

Data BNPB per 19 Oktober 2026 menunjukkan, dari total area sasaran penanganan karhutla seluas 1.024,33 hektare di enam provinsi prioritas, sebanyak 454,25 hektare telah dipadamkan. Sebanyak 570,08 hektare lainnya masih dalam proses pemadaman dan pendinginan.

Kalimantan Tengah mencatat area yang belum padam seluas 389,39 hektare, sedangkan Sumatera Selatan mencapai 108,50 hektare. Kedua wilayah ini menjadi perhatian karena besarnya sisa area yang masih harus ditangani.

Angka tersebut merupakan area sasaran penanganan di enam provinsi prioritas, bukan keseluruhan luas kumulatif kebakaran nasional. Pembedaan ini penting agar publik tidak disuguhi angka yang menyesatkan.

Namun, fakta bahwa pemadaman masih berlangsung menimbulkan pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka: bagaimana strategi pengendalian api, apa kendala utama di lapangan, bagaimana pengawasan kawasan rawan kebakaran dilakukan, dan apa langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang?

Operasi darurat memang tidak mudah. Medan sulit, cuaca, vegetasi kering, dan kondisi lahan gambut dapat menghambat pemadaman. Tetapi kendala teknis tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk menjelaskan hasil kerja, penggunaan sumber daya, serta rencana pemulihan.

Ratusan Ribu Kasus ISPA: Dampak Kemanusiaan Tidak Boleh Dikecilkan

Persoalan karhutla semakin serius ketika dampak lingkungan berhadapan langsung dengan kesehatan manusia.

Kemenko PMK melaporkan sekitar 295.000 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak hingga 15 Oktober 2026. Lembaga tersebut juga mencatat penghentian pembelajaran tatap muka di 61.693 satuan pendidikan, yang berdampak terhadap sekitar 7,9 juta peserta didik di 100 kabupaten/kota pada 19 provinsi.

Sementara itu, angka 314.124 warga terdampak ISPA, termasuk 70.890 balita, yang beredar dalam bahan informasi perlu dicocokkan dengan data primer Kementerian Kesehatan, periode pencatatan, dan wilayah cakupan sebelum dinyatakan sebagai angka resmi terbaru.

Kritik jurnalistiknya jelas: perlindungan kesehatan tidak boleh menjadi urusan setelah api padam. Warga memerlukan informasi kualitas udara yang mudah diakses, layanan kesehatan yang memadai, perlindungan bagi kelompok rentan, serta kebijakan yang responsif terhadap kondisi lapangan.

Anak-anak, balita, lansia, dan pekerja yang beraktivitas di luar ruangan membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah perlu memastikan bahwa respons bencana menjangkau manusia yang terdampak, bukan berhenti pada laporan jumlah personel dan operasi pemadaman.

Francesca Albanese di Indonesia: Momentum Mengangkat Dimensi HAM

Kehadiran Francesca Albanese di Indonesia membuka ruang bagi diskusi lebih luas mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.

Albanese adalah Pelapor Khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Ia bukan pejabat yang mewakili seluruh PBB, dan mandatnya tidak secara otomatis mencakup penyelidikan karhutla di Indonesia.

Karena itu, mengaitkan namanya dengan krisis karhutla harus dilakukan secara presisi. Tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa Albanese telah menyelidiki atau mengambil sikap resmi mengenai kebakaran hutan Indonesia tanpa bukti pernyataan atau dokumen yang mendukungnya.

Namun, isu yang dapat diangkat kepada komunitas HAM internasional tetap relevan: bagaimana negara menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, akses terhadap informasi risiko, serta perlindungan bagi warga yang menghadapi dampak pencemaran udara?

Pertanyaan bagi Indonesia bukan apakah seorang pejabat internasional akan menyoroti karhutla, melainkan apakah mekanisme pengawasan nasional sudah cukup transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dampak Internasional: Asap Tidak Mengenal Batas Administrasi

Karhutla memiliki konsekuensi yang melampaui batas provinsi. Ketika asap bergerak mengikuti kondisi atmosfer, dampaknya berpotensi mengganggu kualitas udara lintas wilayah, transportasi, kegiatan ekonomi, dan hubungan antarnegara.

Dalam konteks Asia Tenggara, kabut asap lintas batas merupakan persoalan regional yang telah lama menjadi perhatian bersama. ASEAN memiliki Agreement on Transboundary Haze Pollution, yang menjadi kerangka kerja sama negara-negara anggota untuk mencegah dan menangani pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran lahan dan hutan.

Dokumen tersebut dapat ditelusuri melalui portal resmi ASEAN:

Meski demikian, tidak setiap kebakaran di Indonesia otomatis menyebabkan pencemaran lintas batas. Dampak internasional harus dibuktikan melalui data kualitas udara, arah dan pergerakan asap, pemantauan atmosfer, serta laporan otoritas negara terkait.

Begitu pula, angka 2.458 penerbangan terganggu yang beredar perlu diverifikasi melalui data resmi otoritas penerbangan dan operator bandara. Tanpa kejelasan periode serta lokasi, angka tersebut belum dapat dipastikan sebagai dampak karhutla nasional.

Secara ekonomi, karhutla berpotensi menambah biaya layanan kesehatan, mengganggu kegiatan sekolah dan usaha, menurunkan produktivitas, serta membebani anggaran pemadaman dan pemulihan. Jika asap meluas ke negara tetangga, persoalan ini juga dapat menambah tekanan diplomatik dan menurunkan kepercayaan terhadap pengelolaan lingkungan.

Dampak tersebut bukan alasan untuk membangun kepanikan. Justru, inilah alasan mengapa pemerintah perlu menyampaikan data yang dapat diuji dan mengambil tindakan pencegahan sebelum kerugian meluas.

Hukum Lingkungan: Siapa Bertanggung Jawab Harus Dibuktikan

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kewajiban perlindungan lingkungan, serta ketentuan pertanggungjawaban atas pelanggaran lingkungan.

Akan tetapi, penetapan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran tertentu harus didasarkan pada bukti. Status sebagai pemegang izin, pemilik lahan, atau pihak yang berada di sekitar lokasi kebakaran tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.

Di sinilah penegakan hukum harus bekerja secara terbuka dan profesional. Penyidik perlu mengungkap penyebab kebakaran, menguji bukti lapangan, menelusuri kemungkinan kelalaian atau pelanggaran, serta mengumumkan perkembangan perkara sesuai ketentuan hukum.

Pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai kawasan terdampak, status pengelolaan lahan, hasil pemeriksaan, tindakan administratif, proses pidana, dan rencana pemulihan.

Jika ada pelanggaran, proses hukum harus berjalan. Jika tidak ada bukti, tuduhan tidak boleh dipaksakan. Transparansi adalah kunci agar penegakan hukum tidak berhenti pada pernyataan, tetapi menghasilkan pertanggungjawaban yang dapat diuji.

WartaGlobal Membidik: Jangan Biarkan Karhutla Menjadi Bencana Berulang

Ada empat agenda yang patut menjadi tolok ukur penanganan karhutla.

Pertama, transparansi data. Pemerintah perlu menyatukan dan memperjelas data luas lahan terbakar, titik panas, kualitas udara, kasus ISPA, serta dampak terhadap pendidikan dan transportasi.

Kedua, perlindungan masyarakat. Penanganan harus mencakup layanan kesehatan, informasi kualitas udara, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan aktivitas sosial.

Ketiga, akuntabilitas penegakan hukum. Setiap dugaan pelanggaran perlu diperiksa berdasarkan bukti, dengan perkembangan perkara yang dapat dipantau masyarakat.

Keempat, pencegahan dan pemulihan. Pengawasan kawasan rawan, pengelolaan lahan gambut, kesiapsiagaan daerah, dan evaluasi pascakebakaran harus menjadi agenda berkelanjutan, bukan hanya program ketika asap telah menyebar.

Karhutla tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi pemadaman yang berulang setiap tahun. Tanpa evaluasi terhadap penyebab, tata kelola lahan, dan efektivitas pencegahan, negara berisiko terus membayar mahal untuk menangani akibat, sementara akar masalah tidak sepenuhnya terselesaikan.

Penutup: Yang Terbakar Bukan Hanya Hutan, tetapi Kepercayaan Publik

Data resmi menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi karhutla dengan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Namun, skala kerusakan harus diikuti dengan transparansi yang setara.

Masyarakat berhak mengetahui berapa luas lahan yang terbakar, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan, apa penyebabnya, siapa yang terbukti bertanggung jawab, serta langkah konkret yang ditempuh untuk mencegah pengulangan.

Di mata internasional, kredibilitas pengelolaan lingkungan tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui data terbuka, perlindungan masyarakat, penegakan hukum yang adil, dan pemulihan yang dapat diukur.

WartaGlobal menegaskan: hutan tidak cukup diselamatkan setelah terbakar. Negara harus membuktikan bahwa pencegahan berjalan, masyarakat dilindungi, dan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara transparan.

Sebab ketika asap menutup langit dan warga menghadapi ancaman kesehatan, yang dipertaruhkan bukan hanya kelestarian hutan Indonesia, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap negara dan kredibilitas Indonesia dalam kerja sama lingkungan internasional.

WartaGlobal — Fakta, Data, dan Akuntabilitas Publik.