Kematian petugas dan relawan bukan sekadar kabar duka. Ini peringatan keras tentang risiko penanganan karhutla, kesiapan perlindungan personel, dan kewajiban negara mengevaluasi sistem keselamatan di lapangan.

JAKARTA — WartaGlobal.Id

Mereka datang ketika api mengancam hutan dan kehidupan. Mereka berhadapan dengan panas ekstrem, asap pekat, medan berbahaya, serta kondisi kebakaran yang dapat berubah dalam hitungan menit. Namun, bagi sebagian dari mereka, perjuangan memadamkan api berakhir dengan kematian.

Sepanjang 2026, sejumlah petugas dan relawan dilaporkan meninggal dunia dalam rangkaian penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Di balik angka korban tersebut, ada nama, keluarga, pengabdian, dan kehidupan yang tidak akan pernah kembali.

Daftar sembilan nama yang menjadi perhatian publik adalah:

1. Sukaris
2. Hendra Rony Wagiyanata
3. Aremania
4. Wisnu Yuda Pratama
5. Sefriel Ardiansyah
6. Munawi
7. Ahmadin alias Itam Madin
8. Akhmad Rizani
9. Aries Suttio Luthfil Hadi
10. Nurdin alias Amang Udin(baru)

Catatan redaksi: daftar awal yang beredar memuat sembilan nama, tetapi setelah diperiksa, terdapat sepuluh nama dalam daftar di atas karena Nurdin alias Amang Udin merupakan tambahan yang disebut dalam pemberitaan berikutnya. Identitas, ejaan nama, status personel, dan hubungan langsung setiap korban dengan penanganan karhutla perlu dicocokkan kembali dengan data resmi.

BROMO DAN KALIMANTAN: TRAGEDI YANG MENUNTUT EVALUASI NYATA

Salah satu tragedi paling menyita perhatian terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, pada 15 Oktober 2026.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi empat orang meninggal dalam penanganan kebakaran di kawasan tersebut pada laporan awal. Peristiwa itu kembali menyoroti besarnya risiko yang dihadapi petugas ketika berupaya mengendalikan api di kawasan pegunungan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga mengonfirmasi bahwa Sukaris dan Hendra Rony Wagiyanata, pegawai yang bertugas di lingkungan Balai Besar TNBTS, meninggal saat menjalankan tugas. BKN menyatakan hak kepegawaian dan santunan bagi ASN yang gugur perlu dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: BNPB dan BKN.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, Nurdin alias Amang Udin, anggota Barisan Pemadam Kebakaran Sarimi Kayu Bulan, dilaporkan meninggal setelah mengalami sakit dada dan sesak napas ketika bertugas menangani kebakaran di wilayah Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, pada 21 Oktober 2026.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa risiko penanganan kebakaran tidak hanya berkaitan dengan jilatan api, tetapi juga kondisi fisik personel, paparan asap, beban kerja, dan kebutuhan penanganan medis yang cepat. Penyebab medis setiap kematian tetap harus merujuk pada keterangan resmi tenaga kesehatan atau pihak berwenang.

Sumber: Ketik.com, 23 Oktober 2026.

JANGAN BERHENTI PADA UCAPAN BELASUNGKAWA

Ucapan duka dan penghormatan kepada mereka yang gugur merupakan hal yang patut dilakukan. Namun, penghormatan tidak boleh berhenti pada pernyataan resmi, karangan bunga, atau seremoni pelepasan jenazah.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah setiap petugas dan relawan telah memperoleh perlindungan yang memadai sebelum diterjunkan ke lokasi kebakaran?

Apakah penilaian risiko dilakukan sebelum operasi? Apakah alat pelindung diri tersedia dan sesuai dengan kondisi lapangan? Apakah komunikasi darurat, jalur evakuasi, pemantauan kondisi fisik, serta akses pertolongan medis telah dipersiapkan?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa seluruh prosedur telah diabaikan. Ini adalah agenda pemeriksaan yang semestinya dijawab melalui evaluasi resmi, data operasi, dan hasil investigasi setiap kejadian.

Sebab, keberanian personel tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan mereka.

Petugas yang berada di garis depan membutuhkan lebih dari sekadar instruksi untuk bekerja keras. Mereka membutuhkan sistem komando yang jelas, peralatan yang layak, pelatihan memadai, dukungan medis, dan kewenangan untuk mundur ketika situasi sudah mengancam nyawa.

NEGARA WAJIB HADIR SEBELUM DAN SESUDAH TRAGEDI

Penanganan karhutla melibatkan banyak unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pengelola kawasan, instansi penanggulangan bencana, aparat, perusahaan terkait, hingga kelompok masyarakat dan relawan.

Karena itu, tanggung jawab harus ditelusuri berdasarkan kewenangan, status personel, lokasi kejadian, serta hasil pemeriksaan masing-masing peristiwa. Tidak tepat menetapkan pihak tertentu sebagai penyebab kematian tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, ada kewajiban yang tidak boleh ditawar: keselamatan manusia harus menjadi bagian utama dari strategi penanganan karhutla.

Pemerintah dan instansi terkait perlu membuka hasil evaluasi keselamatan, menjelaskan langkah korektif, memastikan hak keluarga korban, serta mengungkap apakah terdapat kekurangan prosedur atau peralatan yang harus diperbaiki.

Jika ditemukan kelalaian, penanganannya harus mengikuti bukti dan mekanisme hukum yang berlaku. Jika ditemukan kelemahan sistem, perbaikannya tidak boleh menunggu korban berikutnya.

ANGKA KORBAN HARUS AKURAT, BUKAN SEKADAR VIRAL

Ada persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian: konsistensi data korban.

Pemberitaan Republika pada 23 Oktober 2026 menyebut telah menghimpun 10 relawan yang meninggal dunia dalam penanganan karhutla hingga tanggal tersebut. Sementara itu, sejumlah pemberitaan lain menggunakan angka sembilan. Perbedaan ini menandakan perlunya pencocokan data berdasarkan nama, status korban, lokasi, tanggal kejadian, dan hubungan kematian dengan tugas penanganan kebakaran.

Sumber: Republika — Sudah 10 Relawan Gugur saat Penanganan Karhutla.

Penting untuk membedakan jumlah orang yang meninggal ketika memadamkan api, orang yang meninggal setelah dirawat akibat insiden tersebut, serta korban yang meninggal dalam keadaan terkait tetapi belum dipastikan hubungan sebab-akibatnya. Penghitungan juga harus mencegah nama yang sama tercatat dua kali.

Koreksi data bukan perkara sepele. Setiap nama mewakili manusia, keluarga, dan hak yang harus dihormati. Ketepatan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab pers kepada publik.

JANGAN BIARKAN PENGABDIAN MEREKA BERAKHIR SEBAGAI ANGKA

Mereka datang untuk melindungi hutan, lingkungan, dan kehidupan. Kini, keluarga mereka menghadapi kehilangan yang tidak dapat diganti dengan penghargaan apa pun.

Maka, pertanggungjawaban publik harus melampaui rasa haru.

Pertama, lakukan investigasi menyeluruh terhadap setiap insiden yang menelan korban jiwa.

Kedua, umumkan hasil evaluasi keselamatan dan perbaikan prosedur secara transparan.

Ketiga, pastikan santunan, hak kepegawaian, bantuan bagi ahli waris, serta dukungan kepada keluarga korban diberikan sesuai ketentuan dan status masing-masing.

Keempat, pastikan petugas maupun relawan mendapatkan perlengkapan, pelatihan, pemantauan kesehatan, dan akses evakuasi yang sesuai dengan risiko operasi.

Kelima, benahi sistem pencegahan karhutla agar petugas tidak terus-menerus dipaksa menghadapi kebakaran yang sebenarnya dapat ditekan melalui pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif.

Sebab, keberhasilan penanganan karhutla tidak semestinya hanya diukur dari luas lahan yang berhasil diselamatkan atau jumlah titik api yang dipadamkan. Keberhasilan juga harus diukur dari kemampuan sistem melindungi orang-orang yang ditugaskan menghadapi bahaya.

Mereka telah mempertaruhkan nyawa. Kini, publik berhak menuntut jawaban, transparansi, dan perubahan nyata.

Jangan tunggu nama berikutnya masuk dalam daftar korban untuk mulai memperbaiki keselamatan.

Catatan kajian jurnalistik: Naskah ini merupakan pemberitaan berbasis sumber terbuka dan analisis kepentingan publik. Daftar nama serta jumlah korban masih perlu diverifikasi silang dengan BNPB, instansi terkait, pemerintah daerah, dan keluarga korban sebelum diterbitkan sebagai data final. Tidak ada kesimpulan mengenai penyebab atau pihak yang bertanggung jawab atas setiap kematian tanpa hasil pemeriksaan resmi.