MARTAPURA – WartaGlobal.Id

Pemenuhan hak anak yang sedang menjalani pembinaan bukanlah bentuk kemurahan hati negara, melainkan kewajiban yang harus dijamin. Prinsip inilah yang menjadi perhatian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan, Bagus Kurniawan, saat melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura, Rabu (11/11).

Dalam kunjungan tersebut, Bagus tidak sekadar melihat aktivitas administrasi. Ia meninjau langsung dapur sehat, pelayanan kesehatan di klinik, hingga program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan anak-anak yang menjalani pembinaan tetap memperoleh hak dasar secara layak, manusiawi, dan bermartabat.

Bagus menegaskan, status sebagai Anak Binaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak mereka sebagai manusia dan generasi penerus bangsa.

"Anak-anak yang sedang menjalani pembinaan tetap memiliki hak yang harus kita penuhi. Mereka berhak mendapatkan makanan yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, serta pembinaan yang memberikan manfaat bagi masa depannya," tegas Bagus.

Pesan tersebut mengandung tanggung jawab besar bagi seluruh jajaran pemasyarakatan. Sebab, keberhasilan pembinaan tidak cukup diukur dari tertibnya kehidupan di dalam lembaga, tetapi juga dari sejauh mana anak-anak memperoleh kesempatan memperbaiki masa depan.

Negara tidak boleh hanya hadir melalui aturan dan pembatasan. Negara juga harus hadir melalui pelayanan, perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta pembinaan yang memberikan harapan.

Pada akhirnya, LPKA seharusnya menjadi tempat perubahan, bukan ruang yang memutus masa depan anak.

Karya Jurnalis.