WartaGlobal menyatakan sikap kritis terhadap penggunaan anggaran negara untuk membiayai jasa endorsement atau publikasi pemerintah melalui perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, transparansi, dan penguatan demokrasi, pemerintah seharusnya lebih serius memperhatikan keberadaan media independen yang setiap hari bekerja menyampaikan informasi, mengawasi kekuasaan, serta menjaga kepentingan bangsa dan negara.

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang populer, siapa yang memiliki jutaan pengikut, atau siapa yang mampu menghasilkan engagement tinggi. Persoalan mendasarnya adalah apakah uang rakyat sudah dialokasikan berdasarkan kepentingan publik, kebutuhan komunikasi pemerintahan, prinsip keadilan, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan?

WartaGlobal mempertanyakan prioritas tersebut.

POPULARITAS BUKAN UKURAN TUNGGAL PENGGUNAAN UANG NEGARA

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan dua kementerian dan PT Rans Animasi Indonesia, dengan total nilai sekitar Rp14,69 miliar sepanjang 2024–2026.

Dari jumlah tersebut, kontrak yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai sekitar Rp10,8 miliar untuk tiga paket pengadaan pada 2025–2026.

Salah satu angka yang mengundang perhatian publik adalah pengadaan penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 senilai sekitar Rp575,65 juta.

Angka tersebut bukan persoalan kecil. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berasal dari uang publik dan harus memiliki dasar kebutuhan, perhitungan kewajaran harga, hasil pekerjaan yang terukur, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

KKP menjelaskan bahwa pemilihan mitra komunikasi mempertimbangkan jumlah pengikut, engagement, jangkauan audiens, dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.

Penjelasan itu patut dicatat. Namun, publik berhak mengajukan pertanyaan lebih jauh: apakah jumlah pengikut benar-benar menjadi indikator paling menentukan dalam memilih mitra komunikasi pemerintah? Bagaimana bobot penilaian terhadap kualitas informasi, kredibilitas, independensi, ketepatan sasaran, dan dampak edukasi publik?

Pemerintah tidak boleh menyamakan popularitas dengan kualitas komunikasi publik.

WARTAGLOBAL: BERIKAN KESEMPATAN KEPADA MEDIA INDEPENDEN

WartaGlobal menegaskan bahwa anggaran komunikasi pemerintah semestinya tidak hanya berputar pada figur selebritas dan perusahaan yang memiliki jaringan komersial besar.

Ada media independen yang membangun ruang redaksi, membayar wartawan, melakukan verifikasi, mengumpulkan data, menelusuri kebijakan, menguji pernyataan pejabat, dan mempertaruhkan keselamatan jurnalis ketika mengungkap persoalan kepentingan publik.

Mereka tidak selalu memiliki jutaan pengikut. Mereka tidak selalu tampil di panggung hiburan. Namun, pekerjaan jurnalistik tidak boleh dinilai hanya dari angka popularitas.

Media independen memiliki fungsi strategis dalam kehidupan demokrasi: menyampaikan fakta, memberikan ruang bagi masyarakat, mengawasi penyelenggara negara, serta memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.

Karena itu, WartaGlobal mempertanyakan mengapa peluang belanja komunikasi pemerintah tidak dibuka secara lebih adil, transparan, dan kompetitif bagi perusahaan pers yang memenuhi persyaratan profesional.

Jangan sampai pemerintah lebih mudah mengeluarkan miliaran rupiah untuk membeli jangkauan popularitas, sementara media yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru berjuang mempertahankan keberlangsungan ruang redaksinya.

Kami tidak meminta pemerintah membeli pemberitaan positif. Kami tidak meminta media diberi anggaran untuk memuji pejabat. Kami meminta kesempatan yang adil bagi media profesional untuk menjalankan layanan publikasi dan penyebaran informasi pemerintah berdasarkan standar jurnalistik, kontrak yang jelas, serta mekanisme pengadaan yang terbuka.

Independensi pers tidak boleh menjadi barang dagangan.

POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN HARUS DIJAWAB, BUKAN DIHINDARI

Sorotan ICW juga menyangkut potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, sementara perusahaan yang terafiliasi dengannya menerima kontrak pengadaan pemerintah.

Penting ditegaskan: sorotan mengenai potensi konflik kepentingan bukan dengan sendirinya bukti tindak pidana atau pelanggaran hukum. Namun, jabatan publik dan hubungan bisnis dengan pemerintah merupakan keadaan yang membutuhkan keterbukaan lebih tinggi.

Publik berhak mengetahui bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana kewajaran harga ditentukan, dan apakah terdapat mekanisme pencegahan konflik kepentingan yang memadai.

Pemerintah harus menjawab pertanyaan tersebut melalui dokumen dan data, bukan sekadar penjelasan normatif.

Jika seluruh proses telah sesuai aturan, keterbukaan justru menjadi kesempatan untuk membuktikannya.

PERS BUKAN ALAT PROMOSI KEKUASAAN

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Sementara Pasal 6 memberikan peran kepada pers untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui, mengembangkan pendapat umum, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap kepentingan umum.

Artinya, keberadaan media tidak semata-mata untuk memperluas jangkauan pesan pemerintah.

Media juga memiliki tanggung jawab untuk menguji kebijakan, mengungkap persoalan, dan menyampaikan kritik yang mungkin tidak menyenangkan bagi penguasa.

Di sinilah perbedaan mendasar antara komunikasi promosi dan kerja jurnalistik.

Influencer dapat membantu menyebarkan informasi program pemerintah. Namun, pekerjaan tersebut tidak otomatis menggantikan fungsi pers yang berlandaskan verifikasi, keberimbangan, independensi, dan tanggung jawab kepada publik.

Pemerintah perlu memahami perbedaan itu sebelum menetapkan prioritas anggaran komunikasi.

JANGAN ADA DISKRIMINASI DALAM KESEMPATAN PUBLIKASI

WartaGlobal mendorong pemerintah membuka mekanisme kemitraan komunikasi publik yang transparan dan memberikan kesempatan kepada media nasional maupun daerah yang memenuhi persyaratan.

Penilaiannya harus mencakup:

1. Legalitas dan kepatuhan perusahaan pers terhadap ketentuan yang berlaku.
2. Profesionalitas ruang redaksi dan standar verifikasi informasi.
3. Jangkauan pembaca berdasarkan data yang dapat diuji.
4. Relevansi media dengan sasaran program pemerintah.
5. Kewajaran harga dan keluaran pekerjaan.
6. Transparansi kontrak, pembayaran, serta laporan hasil publikasi.
7. Perlindungan independensi redaksi dari intervensi pihak pemberi anggaran.

Anggaran komunikasi publik harus menghasilkan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memperbesar citra figur atau lembaga.

TUNTUTAN WARTAGLOBAL: BUKA DATA, AUDIT, DAN BERIKAN KEADILAN

WartaGlobal mendorong KKP dan kementerian terkait untuk membuka dokumen pengadaan, termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, serta laporan hasil pekerjaan.

Kami juga mendorong aparat pengawasan internal pemerintah dan lembaga pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran harga, proses pemilihan penyedia, kesesuaian pekerjaan, serta manfaat penggunaan anggaran.

Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan belanja influencer dan menyusun mekanisme kemitraan yang memberikan kesempatan setara kepada media independen.

Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki popularitas, kedekatan, atau posisi tertentu. Setiap penyedia harus dinilai berdasarkan kebutuhan, persyaratan, kompetensi, dan prosedur yang berlaku.

PENUTUP: NEGARA MEMBUTUHKAN PERS YANG MERDEKA, BUKAN HANYA PANGGUNG POPULARITAS

WartaGlobal tidak sedang mempersoalkan hak Raffi Ahmad atau perusahaan mana pun untuk menjalankan kegiatan usaha secara sah. Yang kami persoalkan adalah prioritas, transparansi, kewajaran, dan keadilan dalam penggunaan anggaran negara.

Jika pemerintah memiliki anggaran miliaran rupiah untuk komunikasi publik, mengapa kesempatan itu tidak dibuka secara lebih luas kepada media independen yang selama ini bekerja menjaga kepentingan masyarakat?

Mengapa ukuran keberhasilan komunikasi publik begitu mudah dikaitkan dengan jumlah pengikut, tetapi kualitas kontrol sosial dan keberanian menyampaikan fakta tidak memperoleh perhatian yang sepadan?

Negara tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan popularitas. Negara juga harus hadir untuk memperkuat ekosistem pers yang merdeka.

WartaGlobal menolak menjadikan popularitas sebagai ukuran utama kemitraan publikasi pemerintah. Berikan kesempatan yang adil kepada media independen, media lokal, dan perusahaan pers profesional untuk ikut menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Kami tidak meminta uang negara untuk membeli pujian. Kami meminta keterbukaan agar media dapat bekerja secara profesional tanpa kehilangan independensinya.

Sebab, kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh aparat dan kebijakan pemerintah. Kedaulatan juga membutuhkan masyarakat yang memperoleh informasi benar, pers yang merdeka, dan kekuasaan yang bersedia diawasi.

Pers Merdeka, Negara Berdaulat.

WartaGlobal — Mengungkap Fakta, Membela Kemanusiaan.

Karya Jurnalistik WartaGlobal