JAKARTA – WARTAGLOBAL.ID
TAJAM ANALISIS HUKUM
Pangkat tinggi bukan bukti integritas. Jabatan strategis bukan jaminan profesionalisme. Dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan tidak boleh menjadi tiket untuk melompati prinsip meritokrasi.
Kasus Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution menjadi momentum penting untuk mempertanyakan sistem pembinaan karier, promosi jabatan, pengawasan internal, serta akuntabilitas di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Adapun perannya Ahrie Sonta sebagai Konseptor,sangat dekat dengan Listyo Sigit alias permen karet,sangat lengket.
Pada 10 November 2026, Ahrie dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Putusan tersebut berkaitan dengan pelanggaran etik dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ahrie menyatakan akan mengajukan banding.
Perjalanan dari posisi strategis hingga berujung pada putusan etik tersebut menghadirkan pertanyaan yang tidak boleh berhenti pada satu nama: bagaimana mekanisme pengawasan terhadap perwira tinggi yang memperoleh promosi jabatan begitu cepat?
Promosi jabatan harus diuji, bukan sekadar dirayakan
Persoalan yang kini patut dibedah adalah bagaimana seorang perwira dapat memperoleh kepercayaan menduduki jabatan strategis, sementara kemudian dijatuhi sanksi etik berat dalam perkara yang menyangkut penggunaan kewenangan dan akses teknologi kepolisian.
Menurut keterangan Kadiv Humas Polri, Ahrie diduga menggunakan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak profesional dan tidak sesuai prosedur ketika bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim.
Majelis etik menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Ahrie juga memiliki hak mengajukan banding.
Sorotan masyarakat: apakah promosi sudah berdasarkan meritokrasi?
Publik berhak mempertanyakan apakah perjalanan karier perwira tinggi benar-benar dibangun melalui kompetensi, prestasi, rekam jejak, integritas, dan proses seleksi yang objektif.
Tuduhan bahwa kenaikan pangkat seseorang terjadi karena kedekatan atau kemampuan mengambil hati atasan merupakan penilaian yang harus dibuktikan, bukan langsung dinyatakan sebagai fakta.
Namun, pertanyaan mengenai transparansi promosi tetap sah dan penting.
Ada sejumlah regulasi yang relevan untuk ditelaah:
1\. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 34 dan 35. Pasal 34 mengamanatkan pembinaan kemampuan profesi dan etika kepolisian. Pasal 35 mengatur pertanggungjawaban anggota melalui Komisi Kode Etik Profesi Polri. Database Peraturan | JDIH BPK +1
2\. Perka Polri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan. Pengaturan ini menegaskan bahwa pemberian pangkat dilaksanakan secara selektif, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, peningkatan kemampuan, pembinaan karier, periode, persyaratan, dan prosedur. JDIH BPK
3\. Perkap Polri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Polri. Regulasi ini mengenalkan sistem merit, yakni pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil. Database Peraturan .
4\. PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Keduanya menjadi landasan dalam perkara pemberhentian anggota dan penegakan kode etik yang dijatuhkan kepada Ahrie. JDIH BPK +1
Catatan hukum: Kenaikan pangkat yang cepat tidak otomatis berarti melanggar hukum. Untuk menyimpulkan adanya pelanggaran prosedur, perlu diperiksa surat keputusan kenaikan pangkat, masa dinas dalam pangkat, persyaratan pendidikan, penilaian kinerja, rekomendasi, serta mekanisme persetujuan pejabat berwenang.
Reformasi Polri: jangan berhenti pada pemecatan satu jenderal
Kasus Ahrie Sonta seharusnya tidak diperlakukan sebagai persoalan individual semata. Ada persoalan kelembagaan yang jauh lebih besar: bagaimana sistem pengawasan internal bekerja, bagaimana kewenangan teknologi digunakan, dan bagaimana proses promosi perwira tinggi dikendalikan.
Reformasi Polri harus menyentuh sedikitnya lima aspek:
Audit promosi dan kepangkatan: periksa rekam jejak, persyaratan, kompetensi, serta dasar setiap keputusan promosi jabatan strategis.
Transparansi manajemen karier: sistem merit harus menjadi ukuran utama, bukan kedekatan personal.
Pengawasan independen: perkuat fungsi pengawasan eksternal agar pemeriksaan tidak hanya bergantung pada mekanisme internal.
Akuntabilitas teknologi: akses penyadapan dan perangkat pengawasan harus memiliki dasar hukum, otorisasi, pencatatan, serta mekanisme audit.
Penegakan hukum tanpa diskriminasi: pangkat jenderal tidak boleh menjadi tameng dari pertanggungjawaban hukum.
Perlu ditegaskan, putusan etik PTDH tidak otomatis menggantikan proses pidana. Dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan yang berlaku.
Pertanyaan yang harus dijawab Kapolri dan institusi Polri
* Apa dasar pertimbangan pengangkatan Ahrie ke jabatan strategis?
* Apakah seluruh persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan telah dipenuhi?
* Siapa yang melakukan evaluasi rekam jejak dan integritas sebelum promosi?
* Apakah sistem pengawasan internal pernah mendeteksi penyalahgunaan akses teknologi?
* Apakah terdapat personel lain yang memperoleh promosi melalui mekanisme serupa dan perlu diaudit?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan vonis, melainkan agenda pemeriksaan institusional yang patut dijawab secara terbuka.
#jabatan adalah amanah, bukan fasilitas kekuasaan
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa seragam, bintang di pundak, dan jabatan tinggi tidak pernah memberikan kekebalan terhadap hukum maupun kode etik.
Masyarakat tidak membutuhkan institusi yang hanya mampu memperlihatkan kecepatan menaikkan pangkat perwiranya. Masyarakat membutuhkan kepolisian yang mampu membuktikan bahwa setiap pangkat diperoleh melalui kompetensi, integritas, dan pengabdian.
Jika promosi bisa melesat, pengawasan juga harus bergerak lebih cepat. Jika jabatan diberikan atas dasar kepercayaan, integritas harus menjadi syarat yang tidak bisa ditawar.
Reformasi Polri tidak cukup dengan mengganti pejabat, memindahkan personel, atau memecat seorang jenderal. Reformasi harus membongkar kelemahan sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan, memperbaiki tata kelola karier, dan memastikan tidak ada kekuasaan yang berdiri di atas hukum.
Jangan sampai bintang di pundak lebih cepat bertambah daripada kualitas integritas pemiliknya.
*Jurnalis Indonesia
REFERENSI HUKUM DAN PEMBERITAAN
* [UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri – JDIH BPK](https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-?utm_source=chatgpt.com)
[Perka Polri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan](https://peraturan.bpk.go.id/Details/317461/perka-polri-no-3-tahun-2016?utm_source=chatgpt.com)
[Perkap Polri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta](https://peraturan.bpk.go.id/Download/396247/Perkapolri%20No%202%20Tahun%202025.pdf?utm_source=chatgpt.com)
[Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Polri](https://peraturan.bpk.go.id/Details/301760/perpol-no-7-tahun-2022?utm_source=chatgpt.com)
Headline
Hukum
Pemerintahan
