Jakarta 21/9/2025 , WartaGlobal. Id
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada Senin s.d. Rabu, 15-17 September 2025, di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 38 peserta yang terdiri dari para perwakilan hakim di beberapa wilayah pengadilan tinggi dan negeri di Indonesia, serta peserta eksternal dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) DKI Jakarta.
Tujuan Kegiatan:
- Meningkatkan kemampuan hakim dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum
- Memberikan perspektif berbeda terhadap penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yaitu dari perspektif penuntutan/jaksa dan dari perspektif akademisi
Narasumber:
- Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Riau
- Dr. Nirwana, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- Rita Serena Kalibonso, S.H., L.L.M., Anggota Komisi Kejaksaan RI periode 2024-2028
- Prof. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Kegiatan:
- Pemaparan materi oleh narasumber
- Diskusi kelompok untuk membahas studi kasus
- Pre test untuk mengukur kemampuan peserta sebelum pemaparan materi
- Uji komprehensif di akhir kegiatan untuk menguji pemahaman peserta
Peserta Terbaik:
- Pre test: Agus Akhyudi, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), Saptono, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), dan Misna Febriny, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Depok)
- Uji komprehensif: I Made Bagiarta, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Singaraja), Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat), dan Wahyu Setioadi, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Bekasi)
Peserta Paling Aktif:
- Ikhwan Hendrato, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur)
- Khusnul Khatimah, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
- Linda Theresia, S.H. (Advokat UPT PPA Jakarta)
Dengan kegiatan ini, diharapkan para hakim dapat meningkatkan kemampuan dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan, khususnya perempuan.
