 |
| Presiden Nepal Ramchandra Paudel mengambil sumpah jabatan Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, sebagai perdana menteri sementara Nepal dalam upacara pengambilan sumpah, setelah protes antikorupsi yang diwarnai kekerasan, di kantor presiden di Kathm--Reuters |
Gelombang protes besar yang melanda Nepal dalam sepekan terakhir akhirnya melahirkan babak baru dalam sejarah politik negeri Himalaya itu. Ribuan demonstran muda yang turun ke jalan menentang korupsi dan nepotisme berhasil memaksa kabinet KP Sharma Oli tumbang. Lebih mengejutkan lagi, generasi muda penggerak protes menggunakan platform digital Discord untuk menggelar pemungutan suara kilat dalam menentukan pemimpin interim mereka.
Hasilnya, Sushila Karki (73), mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Nepal, terpilih sebagai perdana menteri interim sekaligus menjadi perempuan pertama yang menempati jabatan tertinggi pemerintahan di negara itu. Ia akan memimpin hingga Nepal menggelar pemilu resmi pada 5 Maret 2026 mendatang.
Pelantikan Karki dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap praktik korupsi dan nepotisme yang menjerat politik Nepal. Dukungan besar dari generasi muda, khususnya generasi Z, menegaskan adanya dorongan kuat menuju reformasi politik. Salah satu komunitas pemuda terbesar, We Nepali Group, menjadi motor utama dalam mendorong nama Karki setelah ribuan pemuda menggelar aksi jalanan menuntut perubahan.
Dalam pertemuan akbar yang dihadiri lebih dari 5.000 anggota, mayoritas suara bulat memilih Karki. Momentum ini sekaligus memperlihatkan bagaimana teknologi digital kini menjadi instrumen penting dalam proses politik di Nepal.
 |
| Sushila Karki menjadi perempuan pertama yang menjadi perdana menteri di Nepal. (Anadolu Agency) |
Sosok Berani di Panggung Hukum
Sushila Karki bukan nama baru dalam sejarah hukum Nepal. Ia menjabat sebagai Ketua MA pada 2016, sekaligus perempuan pertama yang memegang posisi itu. Selama kariernya, ia dikenal tegas menangani kasus sensitif, mulai dari korupsi pejabat aktif hingga putusan soal hak kewarganegaraan perempuan.
Salah satu langkah besar Karki adalah ketika ia memimpin sidang yang menjatuhkan vonis kepada Menteri Teknologi Informasi Jay Prakash Gupta pada 2012. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Nepal, seorang menteri aktif dijebloskan ke penjara karena kasus korupsi.
Namun ketegasannya tak jarang menimbulkan gesekan dengan eksekutif dan parlemen. Pada 2017, koalisi partai bahkan mengajukan mosi pemakzulan terhadap dirinya karena dianggap terlalu mencampuri urusan eksekutif, terutama terkait polemik pengangkatan Kepala Polisi. Meski begitu, reputasinya sebagai hakim yang berani tak pernah pudar.
 |
| Foto: Mantan ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, diambil sumpahnya untuk memimpin sebagai perdana menteri Nepal, Jumat (12/9/2025). Transisi pergantian kepemimpinan ini dilakukan setelah rangkaian aksi protes yang terjadi untuk menggulingkan pemerintah. (Sujan GURUNG / AFP) |
Jejak Akademik dan Awal Karier
Perjalanan panjang Karki di dunia hukum dimulai sejak ia menjadi advokat di Biratnagar pada 1979. Latar belakang akademiknya juga memperlihatkan kedekatannya dengan India. Ia meraih gelar master ilmu politik dari Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, pada 1975. Di kampus itu, ia bukan hanya menekuni akademik, tetapi juga aktif dalam kegiatan budaya.
“BHU memberi saya fondasi akademik dan kesempatan belajar di luar kelas. Saya bahkan sempat ditawari mengajar dan menempuh PhD di sana. Tapi mungkin takdir saya memang menjadi hakim,” ujarnya mengenang, dikutip dari Himalayan Times.
Kini, sejarah baru tercatat. Dari hakim yang berani hingga menjadi perdana menteri interim, Karki membawa harapan baru bagi jutaan rakyat Nepal. Generasi muda menaruh keyakinan besar pada kepemimpinannya untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus membersihkan praktik busuk yang selama ini membelenggu negeri Himalaya itu.
“Ini bukan sekadar soal memilih perdana menteri perempuan pertama, tetapi tentang keberanian melawan sistem korup yang telah lama mengakar. Sushila Karki adalah simbol perlawanan kami,” tegas salah satu anggota We Nepali Group usai pengumuman hasil pemungutan suara digital.
