 |
| Sejumlah tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) usai bertemu Presiden Prabowo Subianto selama tiga jam sejak pukul 16.30 WIB hingga 19.55 WIB di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025). |
Jakarta, WartaGlobal.Id – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyambut serius tuntutan mereka terkait reformasi Polri. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025), Prabowo berjanji menjunjung tinggi supremasi sipil sekaligus menyiapkan langkah konkret untuk mereformasi institusi kepolisian.
“Beliau berulang kali menegaskan berkomitmen dan menjunjung tinggi supremasi sipil. Juga akan melakukan reformasi di kepolisian,” ujar Lukman Hakim Saifuddin, tokoh GNB sekaligus mantan Menteri Agama, Sabtu (13/9/2025).
Lukman menambahkan, GNB menyerahkan sepenuhnya langkah teknis reformasi Polri kepada Presiden. “Kita serahkan kepada Presiden untuk secepatnya menempuh langkah-langkah konstruktif soal reformasi Polri,” katanya.
GNB, yang terdiri dari sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat, menilai reformasi Polri merupakan aspirasi mendesak publik. Mereka mendorong agar segera dibentuk tim atau komisi reformasi kepolisian untuk memastikan agenda perbaikan berjalan sistematis.
Pendeta Gomar Gultom, tokoh GNB lainnya, mengungkapkan aspirasi itu sudah disampaikan langsung kepada Prabowo. “Perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian disambut Presiden. Beliau bahkan berencana segera membentuk tim reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata Gomar, Jumat (12/9/2025).
Menariknya, desakan GNB ternyata sejalan dengan agenda yang telah dirumuskan Prabowo. Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang turut mendampingi rombongan, menyebut konsep reformasi Polri sudah lebih dulu dipikirkan Presiden.
“Ini gayung bersambut ya. Apa yang ada dalam Gerakan Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden,” jelas Nasaruddin.
Menurut Nasaruddin, Prabowo menegaskan reformasi Polri bukan sekadar respons terhadap tekanan publik, melainkan kebutuhan strategis untuk memperkuat legitimasi demokrasi dan memperbaiki pelayanan hukum. “Istilahnya gayung bersambut, apa yang dirumuskan teman-teman ini justru sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden, terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian,” ujarnya.
Sejumlah kalangan menilai, momentum ini menjadi ujian awal bagi Presiden Prabowo. Jika reformasi Polri benar-benar diwujudkan, kepercayaan publik terhadap negara hukum dapat pulih. Namun, jika hanya berhenti pada wacana, tuntutan masyarakat dipastikan akan semakin keras.
“Pernyataan Presiden memberi harapan, tetapi publik tentu akan menagih realisasinya. Reformasi Polri bukan sekadar jargon, melainkan pekerjaan rumah besar yang harus segera dimulai,” ujar seorang analis politik menutup pernyataan.
Redaksi
