Jakarta, wartagglobal.id — Pengacara internasional sekaligus praktisi hukum senior, Erles Rareral, S.H., M.H., menyerukan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Kereta Cepat Whoosh, yang hingga kini masih menuai polemik di tengah masyarakat.
Menurut Erles, pemerintah perlu bersikap tegas dan transparan dalam pengelolaan keuangan serta arah kelanjutan proyek tersebut.
> “Sebaiknya pemerintah menghentikan sementara operasional Kereta Whoosh dan tidak perlu membayar utang yang tidak jelas asal-usul serta perhitungannya,” ujar Erles dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Ia menilai, proyek yang menelan dana triliunan rupiah itu seharusnya menjadi kebanggaan nasional, namun justru diwarnai dengan dugaan ketidakterbukaan dalam pendanaan dan operasional.
> “Jangan sampai proyek besar seperti ini menjadi beban rakyat dalam jangka panjang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Erles mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menelusuri secara serius dugaan praktik korupsi dalam proyek tersebut.
> “KPK dan Kejagung harus segera mengusut tuntas dugaan bau amis korupsi di balik proyek Whoosh. Ini penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan supremasi hukum di Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah pakar hukum dan kebijakan publik — termasuk Prof. Mahfud MD dan Dr. Norsy — juga pernah menyerukan agar lembaga penegak hukum menelusuri potensi penyimpangan dalam proyek kereta cepat tersebut.
Erles berharap langkah evaluasi dan penegakan hukum yang terbuka dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola proyek strategis nasional di masa depan.
> “Proyek besar harus membawa manfaat bagi rakyat, bukan justru menjadi sumber masalah,” pungkasnya.
(Vian)
